Wabup Lamandau Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Kemendagri Tekankan Aksi Nyata di Daerah

SB, NANGA BULIK - Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara daring dari ruang rapat Bupati Lamandau, Senin (27/04/2026). Kegiatan ini merupakan agenda nasional yang digelar untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi di seluruh daerah Indonesia.

Rakor tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia sebagai forum evaluasi dan penguatan kebijakan pengendalian inflasi.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati, Asisten II Sekretariat Daerah, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan langkah konkret dalam pengendalian inflasi.

“Masih ada 321 pemerintah daerah yang belum melakukan langkah nyata untuk menekan inflasi di daerahnya,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran dalam rapat koordinasi tidak akan berdampak signifikan tanpa adanya implementasi di lapangan.

“Keikutsertaan dalam rakor mingguan tidak akan berdampak signifikan apabila tidak diikuti dengan aksi nyata di lapangan,” tegasnya.

Tomsi kemudian mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk segera menjalankan enam langkah konkret pengendalian inflasi, termasuk operasi pasar murah serta inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor guna mencegah penimbunan barang.

Selain membahas inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.

Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan semakin responsif dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. (sb/*)