Pemkab Kotim Kaji Penutupan Akses Truk di Jembatan Patah, Dishub Usul Pasang Penghalang Fisik
SB, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tengah mengkaji langkah tegas berupa penutupan akses bagi kendaraan angkutan berat yang melintasi jembatan patah di Jalan Kapten Mulyono. Kebijakan ini dipertimbangkan untuk mencegah risiko kecelakaan sekaligus menghindari kerusakan jembatan yang semakin parah.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim, Raihansyah, mengatakan pihaknya telah menerima instruksi langsung dari Bupati Kotim untuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam melakukan pengecekan kondisi jembatan tersebut secara menyeluruh.
“Untuk kami dari sisi Dinas Perhubungan, kami melihat arus lalu lintas, khususnya truk-truk bermuatan,” ujar Raihansyah, Sabtu (2/5/2026).
Ia menjelaskan, selama ini Dishub rutin melakukan patroli harian untuk mengarahkan kendaraan berat agar menggunakan jalur alternatif, yakni Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan. Namun, pengawasan di lapangan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.
“Pada saat kami patroli, mereka patuh melalui jalur lingkar. Tapi ketika petugas tidak ada, terutama tengah malam sekitar pukul 01.00 hingga 02.00, masih ada yang melintas di jembatan tersebut. Ini karena keterbatasan SDM, kami tidak bisa mengawasi selama 24 jam,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak optimal, sehingga masih ditemukan kendaraan bermuatan berat yang nekat melintasi jembatan yang sudah mengalami kerusakan itu.
Sebagai langkah antisipasi, Dishub bersama Dinas PU kini tengah mengkaji opsi pemasangan pembatas fisik di lokasi jembatan, seperti palang penghalang atau barrier permanen, untuk mencegah kendaraan berat masuk ke area tersebut.
“Apakah nanti dibuat palang pembatas atau langkah lain, itu akan disesuaikan dengan hasil kajian tim bersama,” tambah Raihansyah.
Ia menegaskan bahwa opsi penutupan total akses bagi angkutan berat sangat memungkinkan dilakukan, mengingat kondisi jembatan yang dinilai tidak lagi aman untuk menahan beban kendaraan bermuatan besar.
“Melihat kondisi jembatan, jika dilewati kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas tentu membahayakan masyarakat. Jadi penutupan sangat memungkinkan, selama itu merupakan keputusan bersama dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar,” tegasnya.
Pemerintah daerah saat ini masih menunggu hasil kajian teknis dari tim gabungan sebelum mengambil keputusan final terkait penanganan jembatan tersebut, termasuk kemungkinan penutupan permanen atau pembatasan total kendaraan berat. (f1/sb)
