Dorong Kepatuhan HAM, Pemkab Katingan Ikuti Rakor Nasional 2026
SB, KASONGAN — Pemerintah Kabupaten Katingan menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) serta Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Katingan pada Senin (4/05/2026), dan dihadiri oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Katingan yang mewakili pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Asisten I menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengimplementasikan program RANHAM di tingkat daerah.
“Pelaksanaan RANHAM bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa penilaian kepatuhan HAM menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah menjalankan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan publik.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam memenuhi indikator penilaian HAM tahun ini,” lanjutnya.
Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap pelaksanaan RANHAM dan mekanisme penilaian kepatuhan HAM.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi atas capaian sebelumnya serta penyusunan strategi ke depan agar implementasi HAM di Kabupaten Katingan semakin optimal.
Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berperspektif HAM, sejalan dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial. (sb/*)
