Gubernur Kalteng Pastikan Stok BBM Aman, Pertamina Minta Maaf atas Antrean SPBU Palangka Raya
SB, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar audiensi dengan pihak Pertamina dan wartawan terkait antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU Palangka Raya.
Pertemuan berlangsung di Istana Isen Mulang atau Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Jumat (08/05/2026) pukul 15.30 WIB, dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Pertamina wilayah Kalteng, kepala OPD, serta awak media lokal dan nasional.
Dalam pengantarnya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah bersama Forkopimda telah turun langsung melakukan pengecekan ke sejumlah SPBU untuk memastikan kondisi di lapangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap tenang di tengah antrean BBM yang sempat menimbulkan keresahan.
“Yang kami inginkan masyarakat Kalimantan Tengah itu tenang, nyaman. Kami tidak ingin melihat masyarakat menderita, maka kami bersama Forkopimda memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan,” ujarnya.
Perwakilan Pertamina, Donny dalam kesempatan tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat antrean BBM dalam beberapa hari terakhir.
Ia menegaskan bahwa stok BBM di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman, dan Pertamina telah melakukan sejumlah langkah percepatan penanganan.
Di antaranya dengan menambah pasokan Pertamax menjadi sekitar 200–205 kiloliter per hari serta memperpanjang jam operasional SPBU hingga pukul 01.00 WIB.
Dalam sesi tanya jawab, wartawan juga menyoroti keberadaan pengecer BBM yang selama ini membantu masyarakat mendapatkan bahan bakar di beberapa wilayah.
Menanggapi hal itu, Gubernur Agustiar Sabran menyatakan pemerintah tengah mengupayakan agar aktivitas pengecer memiliki legalitas yang jelas.
“Kedua, supaya eceran ini jadi legal,” kata Gubernur.
Ia menjelaskan pemerintah juga telah mengajukan permintaan penambahan kuota BBM ke BP Migas, sekaligus membuka pembahasan terkait penataan pengecer agar lebih tertib dan tidak merugikan distribusi resmi. Menurutnya, keberadaan pengecer masih dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari SPBU.
“Kami berharap dalam hal ini kita utamakan yang memang berhak dulu. Sama-sama kita awasi supaya BBM ini tidak langka lagi,” ujarnya.
Kapolda Kalteng dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pihak kepolisian terus melakukan penindakan terhadap praktik penimbunan BBM ilegal.
“Sampai saat ini kami sudah mengamankan kurang lebih sembilan tersangka dengan enam laporan polisi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa penindakan akan terus dilakukan terhadap pihak yang terbukti mengganggu distribusi BBM di masyarakat.
Sementara itu, Pangdam Kalteng mengimbau media agar ikut membantu menjaga situasi tetap kondusif dengan menyampaikan informasi yang menenangkan masyarakat.
Audiensi tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, Pertamina, dan media untuk memastikan distribusi BBM tetap stabil serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. (sb/*)
