SB, SAMPIT - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S Dohong bersama Komisi II DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memantau penyelesaian berbagai konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan yang terjadi di daerah, Senin (19/5/2026).

Dalam kunjungan itu, DPRD Kalteng menegaskan pentingnya menjaga sinergisitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menyikapi persoalan masyarakat, khususnya sengketa lahan dan plasma.

“Tujuan kami yang pertama adalah untuk tetap menjaga sinergisitas antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama dalam menyikapi berbagai persoalan di masyarakat, khususnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan,” kata Arton.

Ia mengungkapkan, DPRD Kalteng menerima sejumlah surat dari masyarakat yang meminta dilaksanakan rapat dengar pendapat terkait persoalan sengketa dengan perusahaan perkebunan di Kotim.

Namun sebelum melaksanakan RDP, pihaknya terlebih dahulu melakukan penjaringan informasi dan meminta penjelasan dari pemerintah daerah mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan.

“Nah, sebelum kami mengambil langkah melaksanakan rapat dengar pendapat itu, kami ingin menjaring dulu persoalannya apa, bagaimana langkah yang sudah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujarnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, Arton menilai pemerintah daerah telah menunjukkan kemajuan cukup baik dalam menangani konflik yang terjadi di masyarakat.

“Ternyata tadi kita melihat sudah banyak kemajuan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Ini cukup menggembirakan sekali, bahwa benar-benar pemerintah daerah merasa memiliki tanggung jawab terhadap persoalan masyarakat,” ucapnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah terkait pembagian plasma. Menurut Arton, pemerintah daerah saat ini tinggal menunggu penetapan CPCL oleh bupati berdasarkan usulan masyarakat dan camat.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Kotim yang dinilai cukup aktif melakukan penyelesaian konflik sejak awal tahun 2026.

“Dari apa yang kami komunikasikan tadi, ternyata sejak Januari penyelesaiannya sudah sangat bagus. Kita harus apresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Kotim,” katanya.

Meski demikian, Arton mengakui penyelesaian konflik tidak mudah karena sebagian besar persoalan sudah berlangsung lama dan saling berkaitan satu sama lain. Ia mengingatkan, konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berdampak terhadap iklim investasi di daerah.

“Kalau tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan bisa mengganggu suasana investasi di daerah dan tentunya pemerintah juga ikut dirugikan,” tegasnya.

Menurutnya, dibanding daerah lain di Kalimantan Tengah, persoalan konflik perkebunan di Kotim memang menjadi salah satu yang paling banyak muncul.

“Memang yang paling banyak muncul itu di Kotim. Tapi tadi kami mendapat laporan bahwa sekitar tiga bulan terakhir pemerintah daerah cukup gencar menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Selain persoalan konflik lahan, Arton juga menanggapi sorotan masyarakat terhadap kondisi Jalan H.M Arsyad (HMR) yang mengalami kerusakan dan belum tertangani maksimal. Dan menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Namun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam percepatan perbaikan.

“Tahun 2026 ini APBD kita turun sangat drastis, dari Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun. Praktis belanja langsung hanya sekitar Rp1,5 triliun lebih sedikit, sementara ruas jalan yang harus ditangani pemerintah provinsi ribuan kilometer,” jelasnya.

Meski demikian, ia berharap perbaikan jalan tetap bisa dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun mendatang.

“Kita harapkan semoga tahun-tahun berikutnya bisa tertangani. Yang penting jalan yang ada aspalnya walaupun sedikit lebih baik daripada jalan tanah,” pungkasnya. (f1/sb)