SB, SAMPIT - Disdik Kotim tengah menyiapkan langkah khusus untuk menyikapi maraknya pembahasan mengenai fenomena laki-laki yang berperilaku maupun berpenampilan menyerupai perempuan atau yang belakangan dikenal dengan istilah "boti" di kalangan remaja.

Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Yolanda Lonita Fenisia, mengatakan bahwa persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan pembinaan karakter peserta didik di lingkungan sekolah.

"Sekarang kami sedang mempersiapkan langkah-langkah apa saja yang nanti bisa dilakukan untuk menyikapi fenomena ini di lingkungan pendidikan," ujar Yolanda, Selasa (2/6/2026)

Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melibatkan berbagai pihak terkait guna merumuskan langkah yang tepat dengan tetap mengedepankan pendekatan pembinaan.

"Kami tentu tidak bekerja sendiri. Nantinya akan melibatkan instansi terkait seperti DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, hingga tokoh masyarakat untuk membahas langkah terbaik," katanya.

Selain koordinasi lintas sektor, penguatan pendidikan karakter di sekolah juga akan menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan sejak dini. Evaluasi terhadap pola pembelajaran dan pembinaan siswa disebut akan menjadi bagian dari pembahasan kebijakan yang sedang disusun.

"Kemungkinan nanti ada peninjauan kembali terkait pendidikan karakter siswa di sekolah supaya pembinaan anak-anak bisa lebih diperkuat," jelasnya.

Yolanda mengungkapkan, hingga saat ini belum terdapat indikator maupun definisi resmi mengenai istilah "boti" dalam konteks pendidikan. Namun, berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, istilah tersebut umumnya merujuk pada laki-laki yang memiliki pembawaan atau perilaku feminin.

Meski isu tersebut ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, Disdik Kotim mengaku belum menerima laporan resmi dari sekolah tingkat SD maupun SMP yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.

"Sampai sekarang belum ada laporan resmi yang masuk dari satuan pendidikan terkait fenomena itu," ungkapnya.

Ia menambahkan, pembahasan yang berkembang saat ini lebih banyak berkaitan dengan lingkungan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Kotim tetap akan berkoordinasi dalam menyikapi persoalan tersebut.

"Walaupun kewenangan SMA dan SMK ada di provinsi, kami tetap berkepentingan untuk ikut berkoordinasi demi perkembangan pendidikan di Kotim," tegas Yolanda.

Melalui langkah yang tengah disiapkan tersebut, Disdik Kotim berharap pembinaan dan penguatan karakter peserta didik dapat semakin optimal sehingga mampu mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif dan positif bagi perkembangan generasi muda. (f1/sb)