Pemkab Kotim Prioritaskan Pemenuhan SPM Tengah Tekanan Anggaran dan Penurunan Pendapatan Daerah
SB, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan daerah, meskipun saat ini dihadapkan pada tekanan keuangan dan kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlangsung.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Hal itu dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan daerah serta berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
"Kita hari ini melihat kondisi keuangan daerah yang beberapa tahun belakangan ini selalu ada efisiensi, dengan menurunnya pendapatan daerah, menurunnya transfer keuangan daerah dari pusat ke daerah," ujar Umar Kaderi, Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan berbagai penyesuaian terhadap rencana anggaran, termasuk dalam penyusunan program pembangunan tahun 2027.
"Kita harus berpikir ulang, bagaimana pengeluaran-pengeluaran kita harus disesuaikan dengan pendapatan yang ada saat ini," lanjutnya.
Umar mengakui hasil pembahasan anggaran tidak selalu dapat mengakomodasi seluruh usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan program-program prioritas tetap dapat dijalankan.
Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah saat ini diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi target-target SPM yang menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah.
Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan angka stunting, serta pengurangan tingkat pengangguran menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran daerah.
"Pesan bupati, yang pertama adalah alokasi anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal OPD. Karena SPM ini berkaitan dengan penilaian kinerja pemerintah daerah," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus mengakomodasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotim agar arah pembangunan tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemkab Kotim dituntut lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar memberikan manfaat dan dampak langsung bagi masyarakat.
"Kita juga harus mengakomodir visi dan misi bupati dan wakil bupati Kotim. Tujuannya adalah agar capaian SPM bisa benar-benar kita lakukan," tegas Umar Kaderi.(f1/sb)
