SB, SAMPIT – Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, meminta perusahaan perkebunan dan pemerintah memberikan kepastian harga serta akses pasar bagi petani sawit mandiri.

“Petani sawit mandiri harus mendapatkan harga yang layak dan tidak boleh terus dirugikan akibat ketidakjelasan pemasaran,” tegas Juliansyah, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, selama ini penetapan harga TBS lebih banyak mengatur kebun plasma dan kemitraan, sementara petani mandiri masih kesulitan menjual hasil panen mereka.

Karena itu, DPRD Kotim mendorong adanya kejelasan mekanisme pembelian TBS oleh perusahaan, baik melalui pembelian langsung maupun melalui pihak ketiga.

“Yang perlu diperjelas adalah bagaimana perusahaan menerima dan membeli TBS petani nonmitra. Dari situ kita bisa mengetahui letak persoalannya,” ujarnya.

DPRD juga meminta seluruh perusahaan perkebunan mematuhi harga TBS yang telah ditetapkan dalam forum penetapan harga tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

“Meski tidak hadir dalam rapat penetapan harga, perusahaan tetap harus menghormati keputusan yang sudah disepakati,” katanya.

Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal tata niaga sawit agar lebih berpihak kepada petani dan memberikan kepastian harga serta pasar yang lebih baik. (f1/sb)