SB, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penegasan itu disampaikan saat Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kalimantan Tengah, Senin (6/7/2026).

Dalam rapat yang dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, dan jajaran perangkat daerah tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mewakili gubernur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami mengapresiasi seluruh kritik, masukan, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD. Semua itu menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," kata Edy.

Ia menegaskan, keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut merupakan hasil kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD. 

"Prestasi ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Menanggapi sorotan mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar sekitar Rp216 miliar, Edy menjelaskan dana tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dan belanja yang sebagian besar telah memiliki peruntukan sesuai ketentuan. "SiLPA ini akan dimanfaatkan sesuai aturan dan bukan dana yang dibiarkan tanpa arah," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat ketahanan fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi sistem perpajakan, serta efisiensi belanja. 

"Seluruh langkah ini dilakukan agar pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah," pungkasnya. (sb/*)