SB, PALANGKA RAYA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta dukungan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) untuk membentuk Lembaga Kajian Kritis.

Lembaga ini disiapkan untuk mengkaji berbagai dampak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat lokal di Kalteng.

Ketua PWI Kalteng Muhamad Zainal mengatakan, gagasan tersebut muncul karena para wartawan memiliki banyak informasi mengenai kondisi masyarakat di berbagai daerah yang tidak semuanya dapat disampaikan melalui pemberitaan.

“Para jurnalis banyak memperoleh informasi dan data terkait kondisi masyarakat lokal. Data tersebut tidak seluruhnya elok disiarkan melalui media massa, sehingga perlu dikaji secara terukur,” kata Zainal dalam FGD bersama tim peneliti UMPR di Sekretariat PWI Kalteng, Selasa (19/8/2026).

Menurutnya, PWI membutuhkan dukungan akademisi agar informasi dari lapangan dapat diolah menjadi penelitian yang kuat dan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah.

“Kami ingin berkolaborasi dengan para peneliti UMPR sehingga informasi dan data yang kami miliki bisa menjadi kajian ilmiah dan menghasilkan saran kebijakan bagi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” ujarnya.

Zainal berharap Lembaga Kajian Kritis nantinya dapat memberikan analisis secara berkala mengenai persoalan yang muncul akibat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Rektor UMPR Muhamad Yusuf menyambut baik permintaan tersebut. Ia menyatakan kampus siap mendukung PWI Kalteng melalui sumber daya akademik dan peneliti.

“UMPR siap menjadi mitra PWI Kalteng dalam melakukan kajian dan penelitian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Yusuf.

Ia menilai kolaborasi PWI dan UMPR dapat menghasilkan kajian yang lebih kuat karena menggabungkan data lapangan dari wartawan dengan kemampuan akademik perguruan tinggi.

“PWI memiliki pengalaman dan jaringan informasi yang kuat di lapangan, sementara kampus memiliki sumber daya akademik dan peneliti. Jika dipadukan, saya yakin menghasilkan kajian yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Kerja sama tersebut selanjutnya diarahkan pada penelitian lintas bidang untuk melihat dampak pembangunan dari sisi ekonomi, sosial, hukum, komunikasi hingga kebijakan publik. Hasil kajian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal. (sb/*)