SB, PALANGKA RAYA – Rencana Bank Kalteng mengembangkan layanan paylater mendapat dukungan DPRD Kalteng. Layanan pembiayaan digital ini dinilai bisa menjadi pilihan masyarakat agar tidak mudah terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan inovasi tersebut layak dikembangkan selama keamanan dan perlindungan nasabah menjadi prioritas.

“Kami sangat setuju. Jangan sampai masyarakat terjerat pinjaman online yang tidak jelas. Lebih baik ada pilihan pembiayaan dari Bank Kalteng yang lebih aman,” kata Purdiono, Selasa (25/8/2026)

Menurutnya, sebagai bank milik daerah, Bank Kalteng memiliki peluang besar menghadirkan layanan digital yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, kemudahan mendapatkan pembiayaan jangan sampai membuat masyarakat mengabaikan kemampuan membayar.

Karena itu, Purdiono meminta seluruh biaya dan ketentuan disampaikan secara transparan sejak awal, mulai dari bunga, biaya layanan hingga jangka waktu pembayaran.

“Jangan hanya melihat dari sisi bisnisnya. Bagaimana masyarakat kita juga terlindungi harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Ia juga meminta Bank Kalteng memberikan edukasi kepada calon pengguna sebelum layanan tersebut digunakan. Masyarakat harus memahami risiko dan kewajibannya agar fasilitas paylater tidak digunakan secara berlebihan.

“Kalau layanan ini bisa mempermudah masyarakat sekaligus mencegah mereka mengambil pinjaman online yang tidak jelas, tentu sangat baik untuk dikembangkan,” ujarnya.

DPRD Kalteng berharap inovasi tersebut tidak hanya memperkuat layanan digital Bank Kalteng, tetapi juga memberikan akses pembiayaan yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab bagi masyarakat. (sb/*)