Pemkab Kotim Tekankan Pentingnya Perlindungan BPJS bagi Anggota Koperasi
SB, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong anggota koperasi, khususnya koperasi plasma, untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi anggota koperasi yang bekerja sebagai pekerja informal atau bukan penerima upah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kotim, Hawianan, mengatakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya diperlukan bagi pengurus dan pengawas koperasi, tetapi juga bagi seluruh anggotanya.
“Bukan hanya pengurus koperasi, tapi anggota koperasi juga perlu ikut BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka mendapatkan jaminan atas layanan dan perlindungan yang diberikan,” ujar Hawianan, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah berharap semakin banyak masyarakat yang terlindungi melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Terlebih, besaran iuran dinilai relatif terjangkau bagi masyarakat.
“Harapan kita bersama pemerintah daerah, kalau mereka sudah ikut secara mandiri, paling tidak masyarakat juga terbantu dengan adanya layanan yang diberikan. Itu yang menjadi harapan pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kotim, Dwi Ari Wibowo, menjelaskan sasaran utama dalam program tersebut adalah anggota koperasi plasma yang sebagian besar merupakan pekerja informal atau bukan penerima upah.
“Yang kami maksud di sini adalah anggota koperasi, khususnya koperasi plasma yang anggotanya merupakan pekerja informal atau bukan penerima upah. Kami ingin mereka sadar akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.
Dwi menyebutkan, pengurus dan pengawas koperasi telah diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pihaknya masih terus mendorong agar seluruh anggota koperasi turut mendapatkan perlindungan.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, dari sekitar 70 koperasi yang diundang, baru 47 yang tercatat hadir atau terdaftar. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan kepesertaan dari koperasi tersebut dapat meningkat hingga seluruhnya terdaftar pada tahun ini.
Untuk memperluas kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga menjalankan program percontohan atau *piloting project* di sejumlah desa dan kecamatan.
“Antusias masyarakat cukup baik, karena banyak yang sebelumnya tidak mengetahui manfaatnya. Kalau terjadi risiko, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri untuk perawatan. Bahkan apabila meninggal dunia, anaknya masih bisa mendapatkan beasiswa,” ungkap Dwi.
Dwi mengatakan, secara keseluruhan jumlah peserta pekerja informal yang terdaftar di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Kotim, Seruyan, dan Katingan telah mencapai sekitar 80 ribu orang. Sementara peserta bukan penerima upah secara keseluruhan mencapai sekitar 200 ribu orang.
Untuk iuran, peserta bukan penerima upah dapat memperoleh perlindungan dengan besaran iuran mulai Rp16.800 per bulan, berdasarkan dasar upah minimal Rp1 juta.
“Kalau terkait iuran, kita menggunakan upah minimal Rp1 juta, sehingga iurannya Rp16.800 per bulan per orang. Sebenarnya masyarakat tidak perlu menjadikan iuran sebagai masalah,” jelasnya.
Menurut Dwi, salah satu kendala yang masih ditemui di lapangan adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pendaftaran.
Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan berencana memperluas akses informasi dan pendaftaran melalui perangkat di tingkat desa, termasuk RT dan RW.
“Kendalanya mungkin mereka belum mengetahui cara pendaftarannya. Karena itu, melalui RT dan RW di masing-masing desa akan kami buka akses informasi dan pendaftaran, sehingga jangkauannya bisa lebih luas,” pungkasnya. (f1/sb)
