Anggarkan Rp60 Miliar untuk BPJS, Halikinnor Minta RT dan RW Data Warga Kurang Mampu
SB, SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta camat, lurah, kepala desa, hingga ketua RT dan RW lebih aktif mendata warga kurang mampu yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau kepesertaannya sudah tidak aktif.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi.
Halikinnor mengatakan, Pemkab Kotim telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp60 miliar untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat melalui program BPJS Kesehatan.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat wilayah memastikan warga yang berhak mendapatkan bantuan sudah masuk dalam data kepesertaan dan memiliki status aktif.
"Sayang kalau ada warga yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan, tetapi BPJS-nya tidak aktif karena datanya tidak diperbarui, misalnya karena meninggal dunia atau belum terdaftar. Saya minta camat, lurah, kepala desa, RT dan RW memantau masyarakat di sekitarnya," tegas Halikinnor.
Ia juga meminta perangkat wilayah segera melaporkan warga yang membutuhkan bantuan agar proses pendataan dan pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan bisa ditindaklanjuti.
Menurutnya, jangan sampai masyarakat kurang mampu kesulitan berobat hanya karena tidak mengetahui cara mengurus jaminan kesehatan.
Selain menjamin akses kesehatan, Pemkab Kotim juga memberikan perhatian kepada warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, terutama lanjut usia yang tinggal sebatang kara dan menempati rumah tidak layak huni.
Halikinnor mencontohkan kondisi seorang warga lanjut usia di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang tidak memiliki keluarga dan tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
"Kalau ada warga yang betul-betul tidak mampu, apalagi seperti di Ketapang kemarin, orang tua yang tidak punya keluarga dan tinggal di rumah yang tidak layak, silakan sampaikan kepada kami. Kita bisa bantu memperbaiki rumahnya dan membantu biaya hidupnya supaya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik," ungkapnya.
Ia berharap camat hingga pengurus RT dan RW tidak hanya menjalankan tugas administrasi, tetapi juga aktif melihat kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Dengan pendataan yang lebih baik, Pemkab Kotim ingin memastikan bantuan kesehatan maupun bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan. (f1/sb)
