Pemko Palangka Raya Belum Tetapkan Kerugian Karhutla 2026, Tunggu Data Ekonomi Akhir Tahun
SB, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya belum menetapkan total kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Pemerintah masih menunggu perkembangan kondisi ekonomi daerah pada kuartal IV atau Oktober hingga Desember.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan hingga kini belum ada data pasti mengenai total kerugian akibat karhutla.
Menurut Fairid, penghitungan kerugian harus melihat dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama terhadap kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi warga.
“Yang terutama kami menghitung kerugian kan ke masyarakatnya,” kata Fairid, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, dampak karhutla tidak hanya dihitung dari luas lahan terbakar dan kerusakan lingkungan. Kerugian masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penilaian.
Selain itu, kerusakan kawasan hutan dan wilayah konservasi, termasuk taman nasional, juga perlu diperhitungkan. Namun, Pemko masih membutuhkan kajian untuk menentukan metode penghitungan kerugian di kawasan tersebut.
“Kalau masalah hutan, taman nasional itu seperti apa kita masih belum tahu,” ujarnya.
Fairid menambahkan, pemerintah akan melihat kondisi perekonomian pada akhir tahun sebelum menghitung dampak ekonomi karhutla secara menyeluruh.
“Mungkin kami nanti menghitung dari segi sisi perekonomian, tapi kan nanti kita lihat di kuartal terakhir ya, kuartal keempat,” jelasnya.
Pemko Palangka Raya berharap hasil evaluasi tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai total dampak karhutla 2026. Data itu nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penanganan dan pemulihan pascabencana. (sb/*)
