Elis Bantah Perintahkan Terdakwa Panen Sawit, Saksi Perusahaan Tak Pastikan Titik Lokasi Perkara

SB, SAMPIT – Kepastian lokasi dugaan pencurian buah kelapa sawit yang menjerat Muhammad Alfaroq bin Irwanto mulai menjadi sorotan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dua saksi dari PT Sapta Karya Damai (SKD) yang dihadirkan jaksa ternyata tidak mengetahui secara pasti titik lokasi pemanenan yang didakwakan kepada terdakwa.

Persoalan tersebut terungkap dalam sidang lanjutan, Rabu (11/11/2026). Selain keterangan saksi perusahaan, persidangan juga menghadirkan Elis, yang secara tegas membantah pernah menyuruh Alfaroq memanen buah sawit di lahan perusahaan.

Di hadapan majelis hakim, Elis bahkan mengaku tidak mengenal terdakwa sebelum perkara tersebut terjadi. Ia juga membantah pernah memberikan upah, mempekerjakan, ataupun memerintahkan Alfaroq melakukan pemanenan.

"Saya tidak kenal terdakwa dan tidak ada memerintah untuk panen," tegas Elis.

Elis menjelaskan, dirinya memang merupakan ketua kelompok tani yang memiliki lahan berdekatan dengan areal PT SKD. Namun, ia memastikan lokasi yang menjadi objek perkara Alfaroq bukan bagian dari lahan kelompok tani yang dipimpinnya.

Ia juga membantah pernah menyebut terdakwa sebagai anak buahnya. Menurut Elis, tidak pernah ada hubungan kerja maupun komunikasi sebelumnya antara dirinya dan Alfaroq.

Keterangan Elis tersebut sekaligus menegaskan bantahannya terhadap dugaan keterlibatan dirinya dalam aktivitas pemanenan sawit yang kini dipersoalkan di pengadilan.

Dalam persidangan, Elis juga mengungkapkan bahwa kelompok tani yang dipimpinnya telah bersengketa dengan PT SKD sejak 2012. Ia menyebut lahan kelompok tani saat itu digusur perusahaan dan kemudian ditanami kelapa sawit.

Persoalan tersebut, kata Elis, sempat dilaporkan pada 2018 melalui Kejaksaan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dugaan penyerobotan lahan.

Pada 2019, kedua pihak sempat membuat berita acara kesepakatan. Namun, menurut Elis, perusahaan tidak bersedia mengembalikan lahan dan justru menawarkan bentuk kemitraan lainnya.

Meski memiliki persoalan dengan perusahaan, Elis menegaskan sengketa tersebut tidak ada kaitannya dengan lokasi yang menjadi objek perkara Alfaroq.

"Sengketa lahan kelompok tani kami berbeda dengan lokasi yang dipersoalkan dalam perkara ini," demikian pokok keterangan Elis di persidangan.

Ia juga menjelaskan keterlibatannya dalam pencarian mobil pikap hitam yang kemudian disita sebagai barang bukti.

Elis mengaku pernah diminta membantu kepolisian mencari kendaraan tersebut. Permintaan itu disampaikan karena dirinya dikenal sebagai tokoh masyarakat sekaligus ketua kelompok tani di wilayah setempat.

Awalnya, ia sempat menolak. Namun, setelah mendapat informasi dari rekannya mengenai keberadaan mobil pikap di wilayah Rantau Pulut, akhirnya ia bersedia membantu.

Meski demikian, Elis mengaku tidak mengetahui siapa yang membawa kendaraan tersebut dari lokasi awal hingga ditemukan. Ia juga menegaskan tidak menerima uang maupun imbalan atas bantuannya.

"Saat saya temukan mobil pikap sudah kosong dan tidak ada buah sawit di dalamnya maupun alat panen," ujarnya.

Terkait peristiwa pada 23 Juli 2026, Elis mengatakan dirinya baru mengetahui persoalan tersebut setelah dihubungi Komandan Regu (Danru) Eko Wahyudi.

Ia mengaku datang seorang diri ke lokasi perusahaan untuk mengecek informasi dugaan pencurian sawit dan keberadaan terdakwa. Pada kedatangan berikutnya, ia datang bersama sejumlah orang untuk merekam kondisi Alfaroq yang disebut mengalami pemukulan.

Elis membantah melakukan ancaman maupun pemaksaan terhadap petugas keamanan perusahaan. Ia juga menyangkal membawa senjata tajam atau melakukan intimidasi.

Persidangan kemudian mendalami keterangan dua saksi PT SKD, yakni Simon dari bagian legal dan Fitrah yang bertugas di bidang teknologi informasi (IT), khususnya pemetaan atau overlay peta HGU, IUP, serta batas administrasi desa.

Keduanya mengaku tidak mengetahui secara langsung peristiwa pemanenan sawit yang menjerat Alfaroq. Keterangan mereka lebih berkaitan dengan legalitas perusahaan dan pemetaan wilayah operasional.

Simon menerangkan, PT SKD telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sejak 1997. Saat itu, wilayah operasional perusahaan masih tercatat dalam administrasi Desa Natai Baru dan Pondok Damar.

"HGU perusahaan sudah ada sejak 1997. Saat itu, wilayah tersebut masih tercatat sebagai Desa Natai Baru dan Pondok Damar," kata Simon.

Keterangan ini kemudian menjadi perhatian penasihat hukum terdakwa. Sebab, dalam dakwaan disebutkan lokasi kejadian berada di Desa Penyang, tepatnya Divisi 5 Blok 229.

Sementara dokumen HGU dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterangkan Simon mencantumkan wilayah Natai Baru dan Pondok Damar.

Simon menjelaskan, Desa Penyang merupakan hasil pemekaran dari tiga desa, yakni Pasir Putih, Natai Baru, dan Pondok Damar pada 2008.

Namun, ketika ditanya mengenai kepastian titik pemanenan yang dilakukan Alfaroq, Simon mengaku tidak mengetahuinya secara persis.

Ia hanya menjelaskan jarak dari jalan raya sekitar Kilometer 52 menuju area IUP PT SKD kurang lebih satu kilometer.

Simon juga tidak dapat memastikan apakah titik lokasi perkara benar-benar berada di dalam wilayah IUP atau HGU perusahaan karena tidak mengetahui koordinat kejadian secara langsung.

Di sisi lain, Simon mengakui masih terdapat persoalan sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat. Terkait klaim kelompok tani, ia menyebut perusahaan memiliki versi bahwa lahan tersebut telah dibayarkan melalui mekanisme ganti rugi tanam tumbuh (GRTT).

Menurutnya, persoalan klaim lahan pernah muncul pada 2011 hingga 2012 dan kembali disampaikan pada 2017. Namun, pihak perusahaan berpendapat lokasi yang menjadi objek perkara Alfaroq bukan bagian dari lahan yang diklaim kelompok tani.

Keterangan mengenai pemetaan disampaikan Fitrah. Ia menjelaskan tugasnya melakukan overlay dengan memasukkan koordinat titik perkara ke dalam peta HGU, IUP, dan batas administrasi desa.

Berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi, koordinat tersebut masuk wilayah administrasi Desa Penyang.

Meski demikian, Fitrah mengakui hasil tersebut hanya berdasarkan data peta digital. Ia tidak mengetahui secara faktual kondisi wilayah maupun batas administrasi desa di lapangan.

Ia juga tidak mengetahui riwayat klaim masyarakat terhadap lahan tersebut, termasuk apakah lokasi yang dimaksud pernah mendapatkan ganti rugi.

Dengan demikian, keterangan kedua saksi perusahaan belum memberikan kepastian langsung mengenai posisi persis lokasi pemanenan yang menjadi objek perkara.

Persoalan ini turut mendapat perhatian majelis hakim. Hakim mengingatkan perusahaan agar sengketa lahan dengan masyarakat tidak terus dibiarkan berlarut-larut.

"Kami mengingatkan pihak perusahaan agar persoalan sengketa lahan diselesaikan sehingga tidak terus menimbulkan konflik di kemudian hari," ujar majelis hakim.Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa, Nurahman Ramadani, menilai keterangan dua saksi PT SKD belum mampu menjelaskan secara spesifik dasar penetapan lokasi kejadian di Desa Penyang sebagaimana tercantum dalam dakwaan.

Ia mengatakan, pihaknya telah meminta saksi menunjukkan bukti legalitas yang menjadi dasar penentuan lokasi tersebut. Namun, menurutnya, dokumen yang diterangkan belum membuktikan secara spesifik bahwa titik perkara berada di wilayah yang disebutkan dalam dakwaan.

"Tadi dua saksi dihadirkan dari PT, tetapi tidak bisa menjelaskan dasar lokasi kejadian disebut di Penyang. Kami minta bukti legalitasnya, tetapi tidak bisa ditunjukkan. IUP Pondok Damar, HGU juga Natai Baru saja," ungkap Nurahman.

Nurahman juga menyoroti keterangan Elis yang membantah pernah memerintahkan Alfaroq melakukan pemanenan sawit. Menurutnya, seluruh keterangan saksi tersebut perlu didalami dalam proses pembuktian.

Untuk persidangan berikutnya, pihaknya berharap penyidik Polda Kalimantan Tengah yang menangani perkara tersebut dapat dihadirkan di ruang sidang.

Menurut Nurahman, kehadiran penyidik diperlukan untuk mengklarifikasi sejumlah perbedaan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dinilai masih menyisakan persoalan.

"Kami berharap penyidik bisa dihadirkan, karena ada banyak perbedaan dalam BAP dan masih banyak persoalan yang perlu dijelaskan. Tapi kita lihat nanti," tegasnya.

Persidangan tersebut setidaknya mengungkap sejumlah hal yang masih menjadi perhatian dalam pembuktian perkara Alfaroq. Mulai dari bantahan Elis terkait dugaan perintah pemanenan, perbedaan keterangan mengenai wilayah administrasi, hingga belum adanya kepastian langsung dari saksi perusahaan mengenai titik lokasi kejadian.

Selanjutnya, majelis hakim akan mendalami seluruh keterangan dan alat bukti yang dihadirkan sebelum mengambil kesimpulan dalam perkara tersebut. (f1/sb)