Kalteng Tembus Uji Publik Keterbukaan Informasi 2026
SB, JAKARTA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam memperluas keterbukaan informasi publik kembali diuji. Tahun 2026, Pemprov Kalteng berhasil melaju ke tahap Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam tahapan tersebut, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo memaparkan berbagai langkah pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses informasi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng Adiah Chandra Sari, Edy juga menjawab sejumlah pertanyaan dari tim panelis yang terdiri atas Ketua Bidang Regulasi Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Rini Purwandari, Executive Director of The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto, serta Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Desiana Samosir.
Dalam paparannya, Edy menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah menyediakan data, melainkan juga bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, serta ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalteng adalah menghadirkan kanal Satu Data Kalteng sebagai sarana penyediaan informasi yang terintegrasi.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui kanal Lapor Pak Gub yang dapat diakses selama 24 jam.
"Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi, salah satunya kita sudah membuat kanal Satu Data Kalteng. Kemudian, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi dan memudahkan mereka untuk menyampaikan aspirasi, salah satunya kita membuat kanal Lapor Pak Gub, di mana itu 1x24 jam," jelas Edy saat diwawancarai di sela kegiatan.
Tidak hanya melalui layanan digital dan kanal pengaduan, Pemprov Kalteng juga berupaya mengatasi kesenjangan akses informasi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman.
Edy mengungkapkan, pemerintah telah menyediakan 1.500 perangkat Starlink untuk membantu masyarakat di daerah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet atau blank spot.
Menurutnya, ketersediaan jaringan komunikasi menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat di wilayah terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh informasi mengenai program pemerintah maupun berbagai layanan publik.
"Jadi, ini salah satu pentingnya keterbukaan informasi publik itu diberikan supaya apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi tentang pembangunan bisa balance dengan masukan dari masyarakat," imbuhnya.
Ia berharap berbagai inovasi dan fasilitas yang telah dibangun dapat semakin meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Kalimantan Tengah.
Bagi Pemprov Kalteng, keterbukaan informasi diharapkan tidak hanya memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Sementara itu, pelaksanaan Monev KIP Tahun 2026 tidak hanya menilai kelengkapan standar pelayanan informasi pada badan publik. Penilaian juga diarahkan untuk melihat sejauh mana kebijakan keterbukaan informasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Mengusung tema "Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik", Presentasi Uji Publik menjadi ruang untuk mengukur komitmen pimpinan, efektivitas kebijakan, serta keberhasilan implementasi keterbukaan informasi.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Dengan melaju ke tahap Presentasi Uji Publik, Pemprov Kalteng kembali mendapat kesempatan menunjukkan berbagai inovasi dan kebijakan yang telah dijalankan dalam memperkuat keterbukaan informasi.
Melalui pengembangan Satu Data Kalteng, layanan Lapor Pak Gub, hingga penyediaan akses internet bagi masyarakat pedalaman, pemerintah daerah berupaya memastikan informasi pembangunan dapat dijangkau lebih luas dan aspirasi masyarakat memperoleh ruang untuk disampaikan. (*/sb)
