Kejari Temukan Cashback dan Mark Up Rp600 Juta Kasus KPU Kota Palangka Raya
SB, PALANGKA RAYA – Penyidikan dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya kini telah memeriksa lebih dari 50 saksi. Dalam prosesnya, penyidik juga menemukan indikasi dugaan praktik cashback dan penggelembungan anggaran (mark up) dalam sejumlah kegiatan dengan nilai sementara mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta.
Kasi Intel Kejari Palangka Raya, Hadiarto, mengungkapkan, pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri penggunaan dana hibah sekaligus mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran tersebut. Saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari penyedia barang dan jasa hingga toko-toko yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Bahkan, seluruh komisioner KPU Palangka Raya telah diperiksa.
"Sudah lumayan banyak, lebih dari 50 orang. Saksi-saksinya dari penyedia, kemudian toko-toko yang berkaitan dengan kegiatan," ungkapnya.
Penyidikan tidak hanya menyasar lingkungan internal KPU. Sejumlah pihak dari Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah dimintai keterangan. Di antaranya pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), hingga mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami proses pengelolaan hingga pertanggungjawaban dana hibah yang menjadi objek perkara.
Dari hasil penyidikan sementara, indikasi dugaan cashback dan mark up menjadi salah satu temuan yang tengah didalami. Nilainya diperkirakan mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta. Meski demikian, angka tersebut belum dapat dipastikan sebagai kerugian negara. Penyidik masih menelusuri kemungkinan penyimpangan lainnya dan telah mengajukan permohonan audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan negara.
"Temuan kami yang terkait dugaan cashback dan mark up untuk kegiatan itu sekitar Rp500 juta sampai Rp600 juta. Kalau yang lain-lain masih kami telusuri," jelasnya.
Hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kejari masih menunggu proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP sebagai bagian dari kelengkapan penyidikan. Kendati demikian, penetapan tersangka ditargetkan dapat dilakukan tahun ini. Hadiarto menyebut, proses tersebut masih bergantung pada perkembangan penyidikan dan koordinasi dengan instansi terkait.
"Targetnya memang tahun ini. Tetapi kami juga belum bisa memastikan, karena prosesnya masih berjalan dan bergantung juga dengan instansi lain," tegasnya.
Sementara itu, penyidik sejauh ini baru satu kali melakukan penggeledahan di Kantor KPU Palangka Raya. Untuk penggeledahan lanjutan, belum ada rencana dalam waktu dekat.
"Sebab, sejumlah dokumen yang sebelumnya belum ditemukan saat penggeledahan telah diserahkan oleh para saksi ketika menjalani pemeriksaan," tukasnya. (sb/*)
