Pemprov Kalteng Salurkan 17.600 Paket Bantuan untuk Masyarakat Kotim Terdampak Karhutla
SB, SAMPIT -Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 17.600 paket bantuan pangan kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban masyarakat setelah menghadapi bencana karhutla dan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan serta aktivitas perekonomian warga.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, dr. Linae Victoria Aden, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Gubernur Kalimantan Tengah terhadap masyarakat yang terdampak karhutla.
“Ini adalah bentuk kepedulian dari Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap masyarakat yang terdampak karhutla,” kata Linae saat penyaluran bantuan di Sampit, Minggu (15/11/2026)
Ia menjelaskan, bantuan pangan untuk Kotim merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang secara keseluruhan menyasar 450.000 penerima manfaat di seluruh wilayah provinsi.
Khusus di Kotim, bantuan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 7.600 paket, sedangkan tahap berikutnya sebanyak 10.000 paket. Dengan demikian, total bantuan yang dialokasikan untuk Kotim mencapai 17.600 paket.
Menurut Linae, penyaluran bantuan pangan tersebut melengkapi berbagai bentuk dukungan yang sebelumnya telah diberikan pemerintah provinsi selama penanganan karhutla.
Dukungan itu di antaranya distribusi sekitar 15 juta liter air bersih, pemberian tambahan nutrisi, multivitamin dan makanan bergizi, serta penyediaan rumah oksigen di sejumlah titik strategis kabupaten dan kota di Kalteng.
Selain itu, pemerintah juga telah membagikan sekitar 750.000 masker N95/KN95 kepada masyarakat dan relawan, membangun sumur bor untuk mendukung pemadaman serta memenuhi kebutuhan air bersih, hingga memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui puskesmas.
“Rumah oksigen juga ada di sini. Semua itu adalah bentuk perhatian dari pemerintah,” ujarnya.
Linae menambahkan, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah merupakan hasil kerja sama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, serta Polri.
Berdasarkan data yang disampaikannya, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah sepanjang 2026 mencapai sekitar 20 ribu hektare. Meski demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan sejumlah kejadian karhutla besar pada 1997, 2000 dan 2015.
“Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya tahun ini bukan yang paling parah. Justru lebih parah di tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar pengalaman menghadapi karhutla tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat upaya pencegahan pada tahun-tahun mendatang.
Salah satu fasilitas yang perlu dipertahankan dan dirawat adalah sumur bor yang telah dibangun di sejumlah wilayah. Keberadaannya dinilai penting bukan hanya untuk mendukung pemadaman, tetapi juga pembasahan lahan saat memasuki musim kemarau berikutnya.
“Sumur bor yang dipasang di banyak tempat itu bukan hanya untuk pemadaman saat ini dan bukan hanya untuk sumber air minum saat ini, tetapi juga akan tetap dipelihara dan nantinya membantu pembasahan untuk tahun berikutnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotim, Irawati, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kotim.
Ia mengatakan, karhutla yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah memberikan dampak cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan, aktivitas sehari-hari hingga penghasilan warga.
Dampak tersebut terutama dirasakan pekerja harian yang kesulitan mencari nafkah akibat kondisi kabut asap.
“Bantuan ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat pada saat dibutuhkan,” kata Irawati.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan pangan akan dilakukan secara berjenjang melalui para camat, kemudian diteruskan ke desa dan kelurahan untuk diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.
Prioritas penerima bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat rentan, pekerja informal harian, serta warga desa dan kelurahan yang terdampak karhutla.
Irawati juga meminta Dinas Sosial bersama para camat melakukan pendataan dan validasi penerima secara cermat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai ada warga yang berhak terlewat, dan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh unsur terkait ikut mengawal proses distribusi agar bantuan tersalurkan dengan aman, tepat sasaran dan tepat waktu.
Di sisi lain, Irawati mengajak seluruh masyarakat menjadikan peristiwa karhutla sebagai pembelajaran bersama dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta menghindari praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Mari kita jaga hutan dan lingkungan bersama-sama, demi kesehatan dan masa depan anak cucu kita,” pungkasnya. (f1/sb)