Penangkapan Pencurian Sawit Adalah Bentuk Ketidak Adilan

SB, SAMPIT - Anggota Komisi  III DPRD Kotim, Lumban Gaol menanggapi penangkapan oknum masyarakat yang diduga memanen TBS dari milik corporasi di wilayah setempat.

"Disatu sisi kita tetap mendukung APH untuk menindak segala bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah kita, namun disisi yang lain, kita juga sangat memahami psikologis masyarakat saat ini," kata Lumban Gaol saat diwawancarai, Selasa (16/4/2024).

Ia menilai, saat ini masyarakat sudah terlalu sering merasakan ketidak adilan yang dipertontonkan oleh banyak pihak yaitu pemerintah daerah dan termasuk pemerintah pusat, dari pihak penegakan hukum baik polisi maupun peradilan.

"Masyarakat sangat kerap dijadikan sebagai objek saja untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pihak yang memiliki kewenangan. Istilah tajam kebawah tumpul keatas semakin terbuka dipertontonkan dimasyarakat", ucapnya.

Ia juga menjelaskan, pemanenan masal, penjarahan, pencurian atau apapun namanya itu adalah akibat akumulasi kekecewaan atas keadilan yang tidak pernah didapatkannya, dan lagi lagi hanya itulah satu satunya kemampuan yang bisa dilakukan dengan modal kecil.

"Kewajiban plasma 20 persen yang sudah pernah dibuat sejak dulu selalu direvisi oleh pemerintah menuruti pesanan pemilik modal besar, sehingga hampir semua pelaku usaha berlindung disana dengan tafsir masing masing sesuai keinginan. Dan inilah yang menjadi sumber petaka yang terjadi saat ini," ucapnya.

Maka dari itu pihaknya sangat berharap agar pemerintah daerah ke depan masyarakat sama sama pasang badan untuk memperjuangkan hak ini agar semua masyarakar disekitar corporasi memiliki kehidupan ekonomi yang bagus dan kuat.

"Sehingga mereka menjadi masyarakat yang akan taat terhadap hukum positif yang telah disepakati di Negara ini," tutupnya. (f1/sb)