SB, SAMPIT - Sejumlah mahasiswa perguruan tinggi dan organisasi yang tergabung dalam "Aliansi Kesatuan Rakyat Sipil" yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (26/3/2025).

Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan pencabutan Undang-Undang atau UU TNI yang telah disahkan, Rabu (26/3/2025).

"Kami bekumpul di sini, untuk menyampaikan aspirasi kami di depan wakil rakyat yang telah kami pilih, kami berharap mereka mendengarkan suara kami," kata Dani selaku koordinator aksi.

Berikut sejumlah yang disampaikan ke DPRD Kotim:

1. Mendorong DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyuarakan tuntutan masyarakat Kalimantan Tengah ke DPR-RI.

2. Menuntut DPR-RI untuk segera mencabut UU TNI jika terindikasi dapat memperluas peran TNI di ranah sipil, yang pada perumusannya tidak transparan dan terkesan terburu-buru.

3. Menuntut komitmen pemerintah untuk menjamin keterbukaan dan transparansi informasi terhadap publik serta meningkatkan partisipasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan agar terciptanya Good Governance.

4. Menolak segala bentuk dwifungsi ABRITNI yang tidak sesuai pada substansi pertahanan.

5. Mendorong supremasi sipil yang kuat dan independen sebagai pilar utama dalam demokrasi yang sehat.

6. Menolak segala bentuk militerisasi dan wujudkan supremasi sipil.

7. Menuntut agar dapat mengembalikan perwira aktif TNI/POLRI dari jabatan sipil.

8. Menuntut DPRD Kalimantan Tengah bertanggung jawab atas keresahan rakyat dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir tidak menjadi alat bagi militer untuk merangsek ke ranah sipil. (f1/sb)