3.200 Pekerja Sawit di Lamandau Kini Terlindungi Program Jamsostek dari DBH Sawit
SB, NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten Lamandau resmi meluncurkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi 3.200 pekerja sektor sawit, yang pembiayaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Kegiatan ini digelar di Aula Sekretariat Daerah, Kamis (5/6/2025), dan merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamandau bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, hadir langsung dalam acara tersebut dan menyampaikan bahwa para pekerja memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Ketika para pekerja menerima upah, kita bisa melihat dampaknya langsung — pasar ramai, warung makan penuh, roda ekonomi daerah terus berputar. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran mereka,” ujar Bupati Rizky.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa memberikan perlindungan kepada pekerja bukan hanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi merupakan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Para pekerja layak mendapat jaminan atas hak-haknya. Kita ingin mereka merasa aman agar bisa terus produktif dan memberikan kontribusi nyata untuk Lamandau,” imbuhnya.
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Lamandau dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, khususnya di sektor informal seperti perkebunan kelapa sawit, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Lamandau, Atie Dieni, menambahkan bahwa program ini juga bertujuan untuk memperluas cakupan kepesertaan dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Pemerintah ingin memastikan semakin banyak pekerja, terutama di sektor informal, mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilannya,” jelas Atie.
Dengan diluncurkannya program ini, Pemerintah Kabupaten Lamandau berharap para pekerja sawit dapat bekerja lebih tenang, aman, dan sejahtera, serta mendukung keberlangsungan sektor perkebunan sebagai kekuatan utama ekonomi daerah. (sb)
