Kecaman Penolakan Pembangunan Gereja, Kades Sumber Makmur Sampaikan Pemohonan Maaf
SB, SAMPIT – Usai mendapat kecaman dari berbagai pihak tentang surat penolakan pembangunan gereja di wilayahnya. Kepala Desa Sumber Makmur, Supriyo menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.
Supriyo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Kristiani di Kalimantan Tengah atas polemik terkait pembangunan Gereja Pantekosta di wilayahnya.
Dalam pernyataannya, Supriyo menegaskan bahwa tidak ada unsur penolakan dari pihak pemerintah desa terhadap pembangunan rumah ibadah tersebut.
Ia menyebut isu tersebut hanya merupakan kesalahpahaman terkait prosedur dan persyaratan administrasi.
“Pada dasarnya kami pemerintah desa tidak menolak dan tidak melarang pembangunan Gereja Pantekosta disini. Karena sebelumnya juga sudah ada gereja yang berjalan dan digunakan masyarakat untuk beribadah,” ujarnya dalam wawancara, Selasa 22 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa Pemdes hanya meminta agar proses pembangunan dilakukan sembari melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi, sesuai ketentuan perundang-undangan dan aturan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Syarat-syarat tersebut diantaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Rekomendasi dari FKUB, Dukungan dari minimal 60 warga setempat, serta jumlah jemaat minimal 90 orang, yang dibuktikan dengan surat pengesahan dari pejabat setempat.
“Banyak yang mengira kami menolak. Padahal kami hanya menyampaikan bahwa pembangunan boleh dilanjutkan sambil melengkapi dokumen yang kurang. Alhamdulillah, semua sudah berjalan baik dan proses pembangunan tetap diteruskan,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen menjaga kerukunan antarumat beragama dan keutuhan sosial, Supriyo mewakili Pemerintah Desa Sumber Makmur menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada umat Kristiani serta para tokoh agama dan adat, khususnya tokoh-tokoh Dayak di wilayah Kalimantan Tengah.
“Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahpahaman atau pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Tidak ada niat dari kami untuk membatasi hak ibadah atau menyinggung keyakinan pihak mana pun,” tegasnya.
Dan dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah desa tetap memegang prinsip untuk memperjuangkan dan melindungi hak seluruh pemeluk agama di wilayahnya secara adil dan setara. (sb)
