Kades Hantipan Bantah Tuduhan Miring, Siap Tunjukkan Bukti Transparansi Kinerja
SB, SAMPIT – Kepala Desa Hantipan, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H Musmuliadi, dengan tegas membantah tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya dan perangkat desa terkait pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desa. Ia menyatakan siap membuktikan bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip transparansi.
Tuduhan yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa proyek pembangunan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan, gedung RO, Puskesdes, PAUD, dan gardu poskamling, dilaksanakan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) secara nyata.
“Apa yang disampaikan masyarakat tidak benar. Semua kegiatan dilakukan sesuai prosedur, dan jika diperlukan kami siap menunjukkan bukti dokumentasi yang lengkap,” tegas Musmuliadi, Senin (29/9/2025).
Ia menegaskan bahwa semua proyek pembangunan desa telah melibatkan TPK yang sah, disertai Surat Keputusan (SK) resmi dan dokumentasi kegiatan yang tersimpan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Peran saya dalam proyek bersifat koordinatif, bukan sebagai pelaksana tunggal. Pembelian material pun dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan TPK,” jelasnya.
Terkait usaha Elpiji, Musmuliadi juga meluruskan tudingan bahwa usahanya merupakan bagian dari BUMDes. Ia menegaskan bahwa usaha tersebut adalah sub-pangkalan milik pribadi dan legal, bukan usaha desa.
“Ini usaha keluarga yang sah dan tidak ada kaitannya dengan BUMDes,” tambahnya.
Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai tarif persalinan yang dianggap mahal, ia menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan domain tenaga kesehatan profesional. Ia memastikan bahwa sang istri yang bertugas sebagai bidan desa telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan etika pelayanan kesehatan.
“Tarif yang diterapkan standar dan disesuaikan dengan kondisi warga. Tidak pernah ada pemaksaan atau penarikan biaya di luar aturan. Bagi warga tidak mampu, selalu ada mekanisme bantuan,” ungkapnya.
Mengakhiri pernyataannya, Musmuliadi menyatakan komitmennya untuk memimpin secara transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap masukan.
“Saya siap duduk bersama masyarakat yang ingin klarifikasi. Mari kita selesaikan segala hal dengan komunikasi yang baik dan semangat kekeluargaan,” tutupnya. (f1/sb)
