SB, SAMPIT – Ketua Komunitas Peduli Kotim (KPK), Audy Valent, menyoroti maraknya praktik pelangsir BBM di sejumlah SPBU di Kota Sampit hingga pelosok Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Ia menilai lemahnya pengawasan dan sikap tutup mata dari Pertamina menjadi faktor utama praktik itu terus terjadi.

“Kenapa pelangsir ini bisa merajalela? Karena Pertamina tutup mata. Tidak pernah ada tindakan tegas terhadap SPBU nakal,” tegas Audy, Jumat (14/11/2025).

Audy menjelaskan bahwa persoalan pelangsir bukanlah hal baru di Kotim. Namun ironisnya, praktik tersebut kini semakin terbuka. Mobil-mobil pelangsir disebutnya dapat bebas bolak-balik mengantre dan mengisi BBM tanpa pengawasan berarti.

Audy yang juga Ketua Fordayak Kotim mengingatkan bahwa Kotim pernah memiliki sistem pengawasan ketat melalui Tim BBM Gabungan pada 2010. Tim tersebut terdiri dari unsur Pemkab, Satpol PP, Dishub, Polres, Kodim, ormas, LSM, dan media.

“Dulu cara kerjanya sederhana tapi efektif. Anggota Tim BBM Gabungan berjaga di noksel atau ujung selang pengisian di setiap SPBU. Nomor kendaraan dicatat dan dibagikan ke grup WA agar tidak bisa mengisi dua kali. Hasilnya, semua masyarakat kebagian BBM,” ungkapnya.

Menurut Audy, kendali utama pengawasan berada pada petugas noksel. Ia menyebut banyak praktik kecurangan justru terjadi di titik tersebut.

“Yang nakal itu rata-rata di noksel. Mereka diam-diam mengisi dua sampai tiga kali untuk mobil pelangsir karena sudah dapat upeti,” ujarnya.

Audy menambahkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) terkait pengawasan BBM sebenarnya ada, namun kini dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Rasanya Perda itu ada, tapi tidak jalan. Dulu bahkan ditempel di noksel. Sekarang sunyi,” sindirnya.

Sebagai aktivis yang pernah terlibat langsung dalam Tim BBM Gabungan, Audy mengaku memahami berbagai modus pelangsir. Ia menegaskan bahwa penindakan sebenarnya bisa dilakukan jika ada kemauan dari pemerintah dan penegak aturan.

“Kalau ada yang sudah isi di SPBU lain, langsung saya usir dan larang petugas noksel mengisikan BBM lagi. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa?” ucapnya geram.

Karena itu, ia mendesak DPRD dan Pemkab Kotim segera mengaktifkan kembali Tim BBM Gabungan.

“Kalau mau rakyat tenang dan BBM tepat sasaran, aktifkan tim itu lagi. Libatkan aparat, ormas, media, dan masyarakat. Jangan biarkan pelangsir lebih berkuasa dari aturan,” tegasnya. (f1/sb)