Lewati ke konten utama
DPRD Palangka Raya

DPRD Palangka Raya Apresiasi Pemko Kendalikan Harga Bawang Merah Lewat Kerja Sama Pasokan

Redaksi 24-11-2025, 11:33 WIB 1 menit baca
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari

SB, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya atas langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bawang merah melalui kerja sama pasokan dengan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kebijakan tersebut dinilai efektif mengendalikan salah satu komoditas yang selama ini kerap menjadi pemicu inflasi daerah.

“Kebijakan tersebut mencerminkan kesungguhan Pemko dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok, khususnya komoditas yang selama ini menjadi salah satu pemicu inflasi daerah. Upaya tersebut dinilai positif karena mampu menjaga kestabilan harga di tengah fluktuasi pasar,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Meski demikian, Tantawi mengingatkan pentingnya perencanaan jangka panjang agar ketahanan pangan daerah tidak semata-mata bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ia mendorong Pemko untuk memperkuat strategi berkelanjutan, termasuk pembangunan gudang penyangga pangan serta optimalisasi peran BUMD dalam distribusi.

“Jika pasokan terjamin, maka harga tentu lebih mudah dikendalikan. Namun ke depan, daerah juga perlu memiliki mekanisme cadangan pangan sendiri agar tidak selalu bergantung pada wilayah lain,” tambahnya.

Tantawi juga menyoroti pentingnya pengawasan pada komoditas lain yang memiliki potensi memicu inflasi, seperti telur dan daging ayam. Menurutnya, pengendalian harga harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu jenis kebutuhan pokok.

“Pemerintah kota perlu memantau berbagai komoditas strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Koordinasi antarinstansi juga harus terus diperkuat agar kebijakan yang diambil lebih terarah dan efektif,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD Kota Palangka Raya berharap kebijakan pengendalian inflasi dapat disusun secara terencana, tidak reaktif, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi kesejahteraan warga,” tutupnya. (sb/*)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard