Hasil Evaluasi Akhir 2025 Diharapkan Menjadi Rujukan Kebijakan Kinerja 2026
SB, SAMPIT - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur, berharap hasil evaluasi akhir tahun 2025 menjadi rujukan perencanaan dan kebijakan kinerja pada 2026.
Ia menilai, evaluasi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong tercapainya program pembangunan daerah yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
"Dari awal 2025 untuk Pemkab Kotim sudah dilakukan evaluasi tiap bulannya jadi ketahuan kelemahannya. Tinggal bagaimana 2026 nanti bisa memperbaiki kekurangannya serta menekankan program yang tidak bisa dilaksanakan 2025 bisa dilaksanakan pada 2026,” kata Rudianur, Senin (30/12/2025).
Ia mengatakan, yang menjadi sorotan pada rapat evaluasi ini adalah Instansi Kepolisian yakini Polres Kotim, dimana angka kecelakaan lalulintas dan kasus narkoba di wilayah ini mengalami peningkatan.
"Kalau dilihat evaluasi Polres Kotim angka kecelakaan cukup tinggi. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 nanti untuk angka kecelakaan bisa ditekan lagi,” kata Rudianur setelah mengikuti rapat evaluasi akhir tahun 2025, Senin (30/12/2025).
Kemudian kasus pengedaran dan penyalahgunaan narkoba juga masih tetap tinggi. Meskipun hasil evaluasi laporan dari Polres Kotim angkanya sudah menurun.
"Meskipun laporannya 13 persen, tpi pada praktiknya menurut saya masih cukup tinggi,” ujarnya.
Dengan melihat angka dari kedua kasus ini yang paling dominan pihaknya berharap Polres Kotim tetap berkolaborasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan pendekanan angka kecelakaan.
"Kalau angka kecelakaan ini kan otomatis kan impresi. Strukturnya harus dibenahi, dimana jalan tidak memiliki penarangan, terus jalan berlobang, jalan sempit itu salah slah satu faktor lakalantas,” jelasnya.
Selain Pemkab Kotim Polres Kotim juga berkolaborasi dengan BNNK Kotim untuk pegendaran narkoba. Sementara itu ia juga mengatakan evaluasi dari TNI tidak terlalu banyak hanya melaporkan perkembangan keberdaan Koperasi Merah Putih di Kotim.
"Koperasi Merah Putih dibeberapa desa dan kecamatan masih belum beridri. Kita lihat saja nanti di 2026 semoga saja terealisasi semuanya,” pungkasnya. (f1/sb)
