Lewati ke konten utama
Kotawaringin Timur

Revitalisasi Sekolah Andalkan Dana Pusat

Redaksi 06-02-2026, 01:42 WIB 1 menit baca
Yolanda Lonita Fenisia
Yolanda Lonita Fenisia

SB, SAMPIT - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut berdampak pada sektor pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim mencatat adanya pemotongan anggaran sebesar Rp90.995.340.700 dari pagu awal Rp696.627.923.570 pada tahun anggaran 2026.

Pemangkasan tersebut berdampak pada penyesuaian sejumlah program pendidikan yang dibiayai melalui APBD daerah. Meski demikian, Disdik Kotim memastikan pelayanan pendidikan tetap menjadi prioritas utama.

Kepala Disdik Kotim, Yolanda Lonita Fenisia, mengatakan pengurangan anggaran memang membatasi pelaksanaan beberapa kegiatan, namun tidak menghentikan program strategis.

“Tentu ada penyesuaian, terutama pada pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD. Namun kami berupaya agar program-program prioritas tetap berjalan,” ujar Yolanda, Jumat (6/2/2026).

Ia menyebutkan, salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang dibiayai pemerintah pusat sebagai solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Revitalisasi sarpras dari pusat menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas layanan pendidikan,” kata Yolanda.

Saat ini, Disdik Kotim telah mengajukan revitalisasi untuk 69 sekolah tingkat SD dan 20 sekolah tingkat SMP yang tersebar di berbagai kecamatan di Kotim.

“Pengusulan kami lakukan sejak Desember 2025 hingga Januari 2026 dan saat ini masih dalam proses verifikasi oleh kementerian,” jelasnya.

Yolanda menambahkan, apabila seluruh usulan tersebut tidak disetujui, maka sejumlah sekolah terpaksa menunda perbaikan fisik bangunan maupun peningkatan fasilitas pendukung pembelajaran.

“Karena itu kami berharap usulan yang kondisinya paling mendesak bisa mendapat persetujuan,” tutur Yolanda.

Menurutnya, keberlanjutan program revitalisasi sarpras sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar di sekolah.

“Untuk kepastiannya, kami masih menunggu hasil verifikasi dari pihak kementerian,” pungkas Yolanda. (f1//sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard