Pemkab Kotim Gandeng Solidaridad Network Indonesia Dorong Sawit Rakyat Berkelanjutan
SB, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi menjalin kerja sama dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia melalui penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang digelar pada Senin (9/2/2026).
Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit rakyat, agar berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
"Kotim memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit rakyat. Namun potensi ini harus dikelola secara berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Halikinnor.
Ia menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia yang selama ini dikenal aktif dalam pengembangan rantai pasok berkelanjutan serta peningkatan kapasitas pekebun.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi kerja sama ini, karena sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara people, planet, dan profit," tambahnya.
Menurut Halikinnor, kesepakatan ini diharapkan mampu menyelaraskan program, kegiatan, dan sumber daya, khususnya dalam mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan di Kotim.
Melalui kerja sama tersebut, sejumlah program konkret akan dilaksanakan, antara lain peningkatan kapasitas pekebun sawit swadaya melalui pendampingan dan sekolah lapangan, pendataan serta pemetaan pekebun untuk mendukung penerapan e-STDB dan akses program pemerintah, fasilitasi praktik budidaya ramah lingkungan, serta dukungan terhadap sertifikasi ISPO dan penguatan kelembagaan pekebun.
"Saya menegaskan agar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim berperan aktif sebagai koordinator teknis, sehingga kerja sama ini berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi pekebun dan masyarakat," tegasnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk bersinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar pelaksanaan kerja sama tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari pembangunan daerah secara terpadu.
Lebih lanjut, Halikinnor menegaskan komitmen Pemkab Kotim untuk terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, selama kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
"Ke depan, pembangunan Kotawaringin Timur akan bertumpu pada pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan, modern, dan inklusif. Pekebun tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama yang harus didampingi, dilindungi, dan diberdayakan," jelasnya
Ia berharap kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti pada dokumen semata, namun dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan demi penguatan tata kelola perkebunan rakyat dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Kotim. (f1/sb)
