Kotim Jadi Pilot Project Integrasi Layanan Primer Kesehatan
SB, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi menjadi salah satu daerah pilot project penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di bidang kesehatan. Program tersebut diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan pendanaan dari Global Fund.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, saat menghadiri kegiatan sosialisasi penguatan Integrasi Layanan Primer yang digelar Dinas Kesehatan Kotim di Hotel Aquarius, Sampit, Rabu (11/2/2026).
“Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan sosialisasi penguatan Integrasi Layanan Primer. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan dengan pendanaan Global Fund, dan Kotim menjadi salah satu daerah implementasinya,” ujar Umar.
Ia menjelaskan, Kotim sebenarnya telah mulai menerapkan konsep ARP (Akses Reformasi Pelayanan) sejak 2024. Namun pada 2026 ini, Kotim ditetapkan sebagai daerah implementasi penuh ILP yang merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya pada pilar integrasi layanan primer.
“Dulu di puskesmas kita mengenal berbagai poli, seperti poli gigi, poli anak, dan poli umum. Sekarang dengan ILP, pelayanan diubah menjadi sistem kluster, mulai dari kluster 1 hingga kluster 5, sehingga layanan menjadi terintegrasi,” jelasnya.
Menurut Umar, pendekatan ILP tidak lagi berfokus pada satu jenis keluhan, tetapi melihat kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui pencatatan data terintegrasi berbasis aplikasi.
“Misalnya seseorang datang berobat gigi, dari hasil pengisian kuesioner bisa saja terdeteksi indikasi penyakit lain. Dari situ kita bisa melakukan penyuluhan dan pencegahan agar penyakit tidak berkembang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa ILP lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif, dengan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Posyandu menjadi pilar utama promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Dari posyandu, jika diperlukan akan dirujuk ke pustu, lalu ke puskesmas, dan jika tidak tertangani baru ke rumah sakit. Semua sesuai siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, dewasa hingga lansia,” jelas Umar.
Umar juga mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang telah menunjuk Kotim sebagai daerah percontohan ILP.
“Semua pendanaan berasal dari Kementerian Kesehatan. Kami juga akan terus dibimbing, dimonitor, dan dievaluasi. Harapan kami, Kotim menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan ILP,” ujarnya.
Terkait kendala, Umar mengakui keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kesehatan masih menjadi tantangan utama.
“Kita masih kekurangan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Idealnya satu puskesmas memiliki empat dokter untuk mendukung lima kluster pelayanan, belum lagi kebutuhan tenaga di lapangan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan keterbatasan tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan ILP.
“Kita manfaatkan regulasi penugasan khusus tenaga kesehatan, terutama dari luar daerah. Ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan SDM,” katanya.
Selain itu, Pemkab Kotim juga berencana mengoperasionalkan puskesmas baru hasil pemekaran di wilayah Tumpang Kalang, tepatnya di Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang.
“Bangunan puskesmas sudah selesai. Saat ini kami sedang mendata wilayah layanan, menyusun kebutuhan tenaga, dan mengusulkannya ke provinsi. Setelah mendapat persetujuan dan nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan, puskesmas tersebut akan segera beroperasi,” pungkasnya. (f1/SB)
