Pemkab Kotim Komitmen Tindak Lanjuti Hasil Reses DPRD, Sesuai Kemampuan Anggaran
SB, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai usulan masyarakat yang disampaikan anggota DPRD dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD Kotim, Senin (23/2/2026).
Wakil Bupati Kotim, Irawati, mengatakan aspirasi yang dihimpun dari seluruh daerah pemilihan menjadi pijakan penting dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah. Namun, realisasinya tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Untuk meningkatkan bagaimana usulan tersebut bisa kita sikapi dengan anggaran yang ada. Kalau kebijakan itu, seperti tadi disebutkan di pendidikan, yang seharusnya ada MCK yang memadai tapi cuma satu, nah itu menjadi usulan sangat bagus. Tentunya ini bagaimana nanti pemerintah daerah menyikapi hal itu dan lain-lainnya,” ujarnya usai rapat paripurna.
Ia mencontohkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas mendesak, terutama terkait sarana dan prasarana dasar seperti toilet (MCK) yang masih belum memadai di sejumlah sekolah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap kenyamanan dan kesehatan peserta didik sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran mendatang.
Irawati menegaskan, setiap aspirasi yang masuk tidak serta-merta dapat langsung direalisasikan. Seluruh usulan akan melalui proses kajian teknis serta penyesuaian dengan program prioritas daerah.
“Setiap usulan tentu akan kita kaji terlebih dahulu secara teknis dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah juga harus memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan visi pembangunan dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan perencanaan antara legislatif dan eksekutif. Hasil reses yang disampaikan anggota dewan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, mulai dari infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan, hingga fasilitas umum lainnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar setiap aspirasi dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur dan tepat sasaran.
“Silakan nanti kita koordinasikan lebih lanjut dengan Bapak Bupati dan perangkat daerah. Prinsipnya, semua usulan yang baik tentu menjadi perhatian kita bersama,” tandasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Kotim berharap aspirasi hasil reses tidak berhenti pada tataran laporan, melainkan benar-benar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.(f1/SB)
