Jangan Biarkan Penambang Hilang Mata Pencaharian, Faridawaty: Harus Ada Solusi Nyata

SB, PALANGKA RAYA – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, mendesak pemerintah menyiapkan solusi konkret bagi masyarakat sebelum melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas rakyat. Pernyataan ini disampaikannya di Palangka Raya, Jumat (13/3/2026).

Faridawaty menekankan bahwa mayoritas penambang tradisional menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Penertiban tanpa adanya alternatif pekerjaan berpotensi memicu krisis sosial dan ekonomi di masyarakat.

“Penertiban tidak bisa berjalan sendiri. Jika aktivitas mereka dihentikan, pemerintah harus terlebih dahulu menjawab nasib keluarga yang selama ini hidup dari sektor itu,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Kalteng ini menambahkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan program pemberdayaan dan peluang kerja alternatif agar warga terdampak tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kebijakan harus seimbang antara penegakan aturan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai penertiban justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil,” tegas Faridawaty.

Ia juga menyoroti ketimpangan perlakuan antara penambang rakyat dan perusahaan tambang skala besar. Menurutnya, perusahaan besar memiliki kepastian regulasi dan tetap bisa beroperasi, sementara masyarakat kecil justru menghadapi penertiban tanpa adanya solusi yang jelas.

“Perusahaan besar aman dengan regulasi, tapi masyarakat kecil dihadapkan pada penertiban tanpa kepastian solusi. Pemerintah harus bersikap adil agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” katanya.

Faridawaty menegaskan bahwa kebijakan pertambangan harus adil, berkeadaban, dan berpihak pada masyarakat, sehingga pembangunan dan penegakan hukum berjalan seimbang tanpa merugikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan rakyat. (sb/*)