Efisiensi Anggaran Disorot, DPRD Kalteng Ingatkan Jangan Korbankan Nasib P3K
SB, PALANGKA RAYA - Kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan di berbagai daerah menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Tengah. Langkah penghematan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial, khususnya bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dianggap paling rentan terdampak.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menyampaikan bahwa kondisi ini tidak terlepas dari situasi keuangan nasional yang turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, ia menegaskan agar kebijakan efisiensi tetap dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kesejahteraan para pegawai.
“Mudah-mudahan kebijakan seperti itu tidak terjadi di Kalimantan Tengah. Memang ini kondisi keuangan nasional, tetapi langkah yang diambil pemerintah tentu sudah melalui berbagai pertimbangan,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, DPRD sebagai representasi masyarakat merasakan langsung kekhawatiran atas dampak kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran yang mencapai sekitar 30 persen turut dirasakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), yang pada akhirnya berimbas pada kondisi ekonomi para pegawai.
Tidak hanya PNS, tenaga P3K juga dinilai berada pada posisi rentan, mengingat banyak di antara mereka memiliki tanggungan finansial seperti cicilan kredit dan kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Ini tentu menjadi perhatian kita bersama, karena menyangkut keberlangsungan ekonomi para pegawai, baik PNS maupun P3K,” jelasnya.
Di tengah kekhawatiran tersebut, Muhajirin mengaku optimistis setelah mendengar pernyataan gubernur yang memastikan bahwa tidak akan ada tenaga P3K yang dirumahkan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Saya sempat melihat pernyataan Pak Gubernur bahwa tidak akan ada P3K yang dirumahkan di tengah efisiensi ini. Ini tentu menjadi kabar baik dan kita harapkan benar-benar terealisasi,” tambahnya.
DPRD Kalimantan Tengah pun berharap komitmen tersebut dapat dijaga, sehingga kebijakan efisiensi tidak sampai mengorbankan tenaga kerja, khususnya P3K yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik.
Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara menjaga stabilitas keuangan daerah dan tetap melindungi kesejahteraan masyarakat serta kualitas layanan publik di Kalimantan Tengah. (sb/*)
