DPRD Kalteng Dorong Penerapan Good Governance untuk Percepat Pembangunan dan Cegah Korupsi
SB, PALANGKA RAYA - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mendorong pemerintah daerah agar segera memperkuat penerapan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan harus menjadi prioritas, mengingat perannya yang sangat strategis dalam menentukan arah kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Purdiono menegaskan bahwa konsep good governance tidak boleh hanya menjadi jargon semata, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyebut, tata kelola yang kuat merupakan kebutuhan mendasar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang baik akan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Selain itu, supremasi hukum juga menjadi salah satu pilar penting dalam penerapan good governance. Dengan penegakan hukum yang konsisten, setiap pejabat publik diharapkan dapat bekerja sesuai aturan, sekaligus meminimalisir praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Supremasi hukum harus ditegakkan agar seluruh penyelenggara pemerintahan tunduk pada aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas birokrasi guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Menurutnya, birokrasi yang profesional akan mampu mengurangi pemborosan anggaran serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Tak kalah penting, Purdiono menekankan perlunya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan. Digitalisasi sistem pemerintahan dinilai dapat mempermudah akses informasi publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Dengan adanya komitmen bersama antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, ia optimistis penerapan good governance di Kalimantan Tengah dapat segera terwujud.
“Ini penting untuk membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah,” pungkasnya. (sb/*)
