Efisiensi Anggaran 2026, Dorong Konsolidasi Pengadaan dan Penguatan Pembangunan
SB, PALANGKA RAYA – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah disiapkan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk tahun 2026 mendapat dukungan dari DPRD setempat. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah konsolidasi pengadaan barang dan jasa guna menekan belanja yang tidak prioritas tanpa mengganggu program pembangunan daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah yang perlu dilakukan di tengah kondisi fiskal yang menuntut penyesuaian, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kami di DPRD pada prinsipnya mendukung langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah kota,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, konsolidasi pengadaan menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi potensi pemborosan anggaran, terutama pada pos-pos belanja rutin yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Sejak pembahasan APBD 2025 untuk tahun anggaran 2026, DPRD bersama pemerintah kota disebut telah mendorong rasionalisasi sejumlah belanja, termasuk pengurangan anggaran makan minum, serta optimalisasi penggunaan barang yang masih layak pakai.
“Belanja yang bisa dikurangi memang kita tekan, termasuk barang dan jasa yang masih bisa dimanfaatkan agar tidak terjadi pemborosan,” jelasnya.
Selain itu, beberapa rencana pengadaan yang dinilai belum mendesak juga ditunda sementara waktu. Langkah ini diambil untuk memastikan anggaran lebih difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Meski ada pengetatan belanja, DPRD menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menghambat pembangunan infrastruktur maupun program pelayanan publik yang telah direncanakan pemerintah daerah.
DPRD Kota Palangka Raya menilai, penghematan justru harus menjadi ruang untuk memperkuat kualitas pembangunan, bukan mengurangi volume kegiatan yang menyentuh masyarakat.
“Efisiensi ini bukan hanya terjadi di daerah kita, tetapi juga bagian dari penyesuaian secara nasional bahkan global, jadi harus kita sikapi dengan bijak,” tambah Hatir.
Ia menekankan, penghematan idealnya difokuskan pada belanja internal pemerintah, sementara program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap harus berjalan optimal.
“Yang kita kurangi itu belanja internal, tapi pembangunan harus tetap jalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (sb/*)
