SB, PALANGKA RAYA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan G Obos, tepat di samping Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng). Aksi ini menjadi sorotan setelah diwarnai pembakaran ban di tengah jalan serta ketegangan singkat antara massa dan aparat keamanan.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi buruh di Kalimantan Tengah yang dinilai masih jauh dari sejahtera. Massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi, menyoroti minimnya perlindungan bagi pekerja, khususnya di sektor informal.

Presiden BEM Universitas Palangka Raya, Jales Veva Jaya Mahe, dalam orasinya menyebutkan bahwa ribuan buruh di wilayah seperti Kotawaringin Timur, Seruyan, Palangka Raya, hingga Barito Timur masih bekerja tanpa jaminan sosial dan kepastian hukum.

“Banyak buruh kita bekerja tanpa perlindungan. Mereka tidak memiliki jaminan kesehatan, tidak ada kepastian upah, bahkan rentan terhadap ketidakadilan hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan, kelompok buruh yang paling terdampak adalah pekerja informal seperti buruh perkebunan sawit, pekerja tambang, hingga buruh bangunan yang selama ini luput dari perhatian kebijakan pemerintah.

Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret, termasuk menetapkan standar upah minimum bagi pekerja informal dan memastikan seluruh buruh terdaftar dalam program jaminan sosial seperti BPJS.

Menanggapi aksi tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, menyatakan bahwa pemerintah daerah membuka ruang dialog dan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

“Kami memahami apa yang menjadi keresahan adik-adik mahasiswa. Ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah, terutama terkait isu kesejahteraan, perlindungan hukum, dan jaminan sosial buruh,” katanya.

Menurutnya, semangat aksi damai ini sejalan dengan nilai kebersamaan masyarakat Kalimantan Tengah dalam membangun daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Djunaidi, yang turut hadir di lokasi, menilai bahwa persoalan buruh harus menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kondisi ketenagakerjaan saat ini tidak baik-baik saja. Banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Pemerintah harus hadir memberikan solusi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan agar generasi muda tidak menghadapi ancaman pengangguran setelah menyelesaikan pendidikan.

Aksi mahasiswa ini berjalan hingga sore hari dengan pengawalan aparat keamanan. (sb/*)