seputarborneo.news@gmail.com

082253082672

Pemkab Gumas Bahas Penetapan HET BBM dan LPG, Respons Keluhan Sulitnya Distribusi

by Redaksi - Tanggal 07-05-2026,   jam 10:06:34
Asisten II Setda Gumas, Baryen memimpin rapat penetapan HET BBM dan gas LPG. (FOTO:ISTIMEWA) Asisten II Setda Gumas, Baryen memimpin rapat penetapan HET BBM dan gas LPG. (FOTO:ISTIMEWA)

SB, KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mulai membahas penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG sebagai langkah menjaga stabilitas harga serta memastikan distribusi energi tetap terkendali di tengah keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM di sejumlah wilayah.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat yang digelar di Ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, Rabu (6/5/2026).

Rapat dipimpin langsung Asisten II Setda Gunung Mas, Baryen, dan dihadiri kepala perangkat daerah terkait beserta Camat Kurun.

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah membahas berbagai persoalan distribusi BBM dan LPG yang belakangan menjadi perhatian masyarakat, termasuk potensi lonjakan harga di tingkat pengecer.

Baryen mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah mencermati kondisi di lapangan menyusul adanya keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan BBM di beberapa wilayah Kabupaten Gunung Mas.

“Kita melihat memang ada kondisi yang berdampak di masyarakat akibat adanya kesulitan mendapatkan BBM. Secara prinsip mungkin tidak bisa disebut langka, tetapi ada indikasi kendala dalam distribusi dan pemerataannya,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan penetapan HET dilakukan sebagai upaya mencari solusi agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dan LPG dengan harga yang wajar tanpa terbebani lonjakan harga yang tidak terkendali.

“Harapannya, masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM dengan harga yang wajar dan tidak terdampak kenaikan harga yang terlalu tinggi,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mencegah terjadinya praktik penimbunan maupun permainan harga oleh oknum tertentu di tingkat pedagang dan pengecer.

Baryen menjelaskan, sebelum kebijakan resmi diterbitkan, pemerintah daerah akan mengundang berbagai pihak terkait, mulai dari pelaku usaha, pedagang, hingga unsur masyarakat untuk menyampaikan masukan dan mencari kesepakatan bersama.

“Nanti kita akan mengundang seluruh pihak terkait agar ada kesepakatan bersama, baik dari sisi pengusaha, pedagang, maupun masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah daerah masih melakukan pembahasan mendalam terhadap sejumlah formula kebijakan, termasuk membandingkan kondisi harga dan distribusi BBM di beberapa daerah lain seperti Barito Selatan dan Kota Palangka Raya.

“Kita masih mendiskusikan beberapa formulasi angka. Harapannya nanti kebijakan yang diambil dapat diterima semua pihak, pedagang tidak merasa dirugikan dan masyarakat juga tidak merasa keberatan,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Baryen mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak agar ketersediaan pasokan di Kabupaten Gunung Mas tetap terjaga.

“Kami berharap masyarakat tidak panik, namun tetap menggunakan bahan bakar secara efisien agar ketersediaan BBM di Kabupaten Gunung Mas tetap terjaga,” tandasnya. (sb/*)