SB, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bergerak cepat menyikapi anjloknya harga telur ayam yang dikeluhkan peternak lokal. 

Wakil Bupati Kotim, Irawati, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan peninjauan langsung ke sejumlah distributor dan agen telur di Sampit, Senin, (29/6/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan setelah Pemkab menerima audiensi dari Aliansi Peternak Ayam Petelur Lokal Kotim yang mengeluhkan turunnya harga jual telur hingga merugikan peternak.

"Hari ini saya memimpin rombongan TAPD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk meninjau distributor maupun agen yang ada di Kotim. Kemarin kami menerima silaturahmi dari Aliansi Peternak Ayam Petelur Lokal terkait turunnya harga telur," ujar Irawati.

Ia menjelaskan, penurunan harga telur tidak hanya terjadi di Kotim, tetapi hampir di seluruh Indonesia. Meski demikian, pemerintah daerah akan berpedoman pada Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah pusat, dengan tetap menyesuaikan kondisi daerah.

"Memang harga telur saat ini turun hampir di seluruh Indonesia. Namun ada harga acuan yang harus kita ikuti. Untuk wilayah Jawa HAP berkisar Rp26.500 hingga Rp30.000 per kilogram. Kita akan menyesuaikannya dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan kondisi di Kabupaten Kotawaringin Timur," katanya.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan mengunjungi sejumlah distributor, di antaranya EJS, Hendrik, dan Mekar Jaya. Kepada para pemilik usaha, pemerintah meminta agar nantinya mengikuti harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Irawati, Pemkab juga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan distributor, agen, dan perwakilan peternak ayam petelur lokal untuk menyepakati mekanisme harga yang adil bagi semua pihak.

"Tujuannya agar ada kesepakatan harga yang mengacu pada ketentuan pemerintah," ujarnya.

Ia menilai harga jual distributor yang terlalu rendah berpotensi menekan harga di tingkat peternak, sementara biaya produksi, terutama pakan, masih tinggi.

"Kalau distributor menjual terlalu murah, otomatis peternak juga harus ikut menurunkan harga. Padahal harga pakan ayam petelur saat ini mahal. Kondisi ini tentu sangat memberatkan peternak lokal," ucapnya.

Irawati menegaskan, langkah pemerintah bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan melindungi keberlangsungan usaha peternak lokal agar tetap mampu berproduksi.

"Kami tidak saling menyalahkan. Yang kami lakukan adalah bagaimana pemerintah daerah melindungi peternak lokal. Kalau mereka sampai gulung tikar, maka pasokan telur akan semakin bergantung dari luar daerah dan itu berpotensi memicu inflasi," tegasnya.

Selain melindungi peternak, Pemkab juga akan mengawasi rantai distribusi agar penurunan harga di tingkat distributor benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kami bersama Polres Kotim akan melakukan pengawasan. Faktanya saat ini harga di distributor turun, tetapi tidak berdampak kepada konsumen karena harga di pasar tetap. Agen juga nantinya harus menjual sesuai standar harga yang akan disepakati dalam RDP," katanya.

Irawati mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan DPRD Kotim agar Komisi II segera memanggil seluruh pihak terkait guna mencari solusi bersama. Sementara itu, ia menyebut respons para distributor cukup baik terhadap langkah pemerintah, meski mereka mengakui saat ini memperoleh keuntungan dari kondisi harga yang berlaku.

"Respon distributor bagus. Tetapi tetap harus ada aturan yang diikuti karena kita juga harus memikirkan nasib peternak ayam petelur lokal," ujarnya.

Terkait kemampuan produksi telur lokal, Irawati mengakui Kotim maupun Kalimantan Tengah masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

"Kalau mengandalkan produksi lokal, memang belum mampu. Di seluruh Kalimantan Tengah jumlah ayam petelur sekitar 500 ribu ekor, sementara satu distributor saja bisa memasok dari peternakan yang memiliki hingga dua juta ekor. Namun keberadaan peternak lokal tetap penting untuk membantu menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat," pungkasnya. (f1/sb)