Karhutla 2027 Jangan Lagi Andalkan Pemadaman, Pencegahan Harus Jadi Prioritas
SB, PALANGKA RAYA – Pengalaman menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 diminta tidak terulang pada tahun berikutnya. Pemerintah didorong mengubah pola penanganan dengan memperkuat pencegahan sebelum api muncul dan meluas.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh mengatakan, seluruh persoalan yang ditemukan selama penanganan karhutla 2026 harus menjadi bahan evaluasi dalam menyusun program 2027.
Ia menilai anggaran bukan sekadar soal berapa besar dana yang disiapkan atau seberapa banyak yang terserap. Hal terpenting adalah memastikan anggaran tersebut menghasilkan langkah nyata untuk mencegah kebakaran dan melindungi masyarakat.
“Anggaran 2027 harus digunakan secara tepat dan tidak boros. Kita harus belajar dari kejadian 2026 agar karhutla dan kabut asap tidak kembali terulang,” kata Sri Ani.
Menurutnya, pencegahan harus dimulai jauh sebelum memasuki masa rawan. Pemerintah perlu memastikan kawasan rawan telah dipetakan, patroli berjalan, sumber air tersedia, lahan dapat dibasahi, serta personel dan peralatan pemadam siap digunakan kapan pun dibutuhkan.
Dengan kesiapan tersebut, pemerintah tidak harus menunggu kebakaran membesar sebelum mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar.
“Jangan sampai setiap tahun anggaran habis untuk memadamkan api, sementara penyebab dan titik rawan tidak ditangani. Pencegahan harus diperkuat,” ujar fraksi PKB tersebut.
Sri Ani meminta evaluasi karhutla 2026 menghasilkan perubahan konkret. Kendala yang ditemukan di lapangan harus segera diperbaiki, sementara pola penanganan yang efektif perlu dipertahankan dan diperkuat.
Ia juga mengingatkan agar keberhasilan program tidak hanya dilihat dari laporan penggunaan anggaran.
Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah berkurangnya kejadian kebakaran, cepatnya respons terhadap titik api, serta minimnya dampak kabut asap terhadap masyarakat.
“Target kita bukan sekadar anggaran terserap. Target kita adalah bagaimana masyarakat tidak lagi mengalami kondisi seperti 2026,” tegasnya.
Ia berharap penyusunan kebijakan karhutla 2027 benar-benar berangkat dari pengalaman di lapangan. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya siap memadamkan api, tetapi memiliki sistem pencegahan yang lebih kuat sejak awal. (sb/*)
