Fraksi PAN Soroti Ketimpangan Infrastruktur dalam RAPBD Kotim 2027
SB, SAMPIT - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kotim, M. Kurniawan Anwar, saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap pidato pengantar Bupati Kotim mengenai RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kotim.
Menurutnya, APBD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, RAPBD 2027 harus menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai ketimpangan pembangunan, baik secara sektoral maupun geografis.
"RAPBD 2027 wajib menjadi momentum korektif atas berbagai ketimpangan pembangunan sektoral dan geografis yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai pelosok wilayah Kotawaringin Timur," kata Kurniawan, Rabu (16/9/2026).
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan yang menghubungkan antarkecamatan dan desa. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pergerakan ekonomi masyarakat.
Kurniawan mengatakan, alokasi anggaran juga harus diarahkan pada titik-titik strategis, terutama konektivitas menuju sentra produksi pertanian dan perkebunan.
"Mobilitas hasil bumi jangan sampai terhambat karena kerusakan infrastruktur. Karena itu, pengawasan dan alokasi anggaran yang jelas pada titik-titik krusial harus ditegaskan," ujarnya.
Selain infrastruktur, Fraksi PAN menilai kebijakan fiskal harus disinkronkan dengan penataan ruang dan kebijakan investasi. Menurutnya, pembangunan dan investasi harus tetap memperhatikan ketentuan tata ruang, kawasan strategis daerah, kepentingan masyarakat lokal serta aspek lingkungan.
"Sinkronisasi ini penting untuk menekan gesekan sosial, mengoptimalkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah secara transparan, serta memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat lokal tanpa mengabaikan aspek lingkungan," jelasnya.
Ia juga mendorong penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan dan ekonomi desa. Dalam menghadapi tantangan ekonomi makro, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, memberikan dukungan kepada kelompok tani serta memperkuat kelembagaan ekonomi kerakyatan.
Salah satunya melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di tingkat kecamatan.
"Keberpihakan anggaran pada ketahanan pangan lokal adalah harga mati untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat," tegas Kurniawan.
Di sisi lain, Fraksi PAN turut menyoroti pentingnya mitigasi bencana dan penguatan layanan dasar publik. Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana, terutama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dinilai perlu dirancang secara proaktif dan terstruktur hingga tingkat desa.
Pihaknya menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya bertindak setelah bencana terjadi.
"Pemerintah daerah tidak boleh lagi bersikap reaktif tatkala bencana lingkungan melanda wilayah Kotawaringin Timur. Kesiapsiagaan harus dibangun sejak awal dan menjangkau hingga level pemerintahan desa," katanya.
Fraksi PAN berharap RAPBD 2027 benar-benar menggeser orientasi pembangunan agar lebih menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah pinggiran dan sentra ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, pembangunan jalan lintas antarkecamatan, jalan desa dan jembatan di wilayah yang selama ini belum tersentuh harus menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran.
"Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang signifikan dan terukur untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah yang belum tersentuh di Kabupaten Kotawaringin Timur," pungkasnya. (f1/sb)
