Kepala BNPB Disorot, Sebut Kalteng Masih Normal di Tengah Kepungan Asap
SB, SAMPIT – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih berjalan normal di tengah kabut asap karhutla menuai sorotan tajam dari sejumlah tokoh di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Pernyataan tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan. Di Sampit dan sejumlah wilayah Kotim, kabut asap disebut masih mengganggu aktivitas warga, kesehatan, pendidikan hingga perekonomian.
Ketua Forum Intelektual Dayak Indonesia (FIDI) Kotim sekaligus Dewan Pakar DAD Kotim, Zaman, SE, MM, menjadi salah satu pihak yang mempertanyakan ukuran “normal” tersebut.
Menurutnya, masih adanya kendaraan di jalan, toko yang buka, atau masyarakat yang tetap bekerja tidak bisa menjadi satu-satunya indikator bahwa kondisi masyarakat baik-baik saja.
“Menurut kami, itu keliru besar kalau dampak asap hanya diukur dari apakah masyarakat masih beraktivitas atau tidak. Yang harus dilihat adalah produktivitasnya, kesehatan masyarakatnya, daya belinya, omzet pelaku usaha, serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” tegas Zaman, Jumat (25/9/2026).
Ia mengatakan masyarakat tetap keluar rumah karena tuntutan hidup, bukan berarti mereka terbebas dari dampak kabut asap.
“Orang masih keluar rumah karena mereka harus bekerja, berdagang, mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi apakah produktivitasnya tetap sama? Apakah omzet pedagang tetap sama? Apakah masyarakat tetap sehat? Ini yang harus diukur,” ujarnya.
Sorotan semakin mengemuka karena dampak kabut asap disebut mulai dirasakan pelaku usaha. Zaman menyebut pedagang pasar, warung makan, pedagang kaki lima hingga UMKM menghadapi penurunan aktivitas konsumen.
“Daya beli masyarakat turun. Banyak usaha kuliner dan pedagang mengalami kemerosotan penjualan. Dari pengamatan kami, ada usaha yang omzetnya turun sekitar 30 persen. Ini bukan angka kecil bagi pelaku UMKM,” ungkapnya.
Tak hanya sektor ekonomi, aktivitas pendidikan juga disebut ikut terdampak. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Sampit, Ustadz Ahmad Rayyan Zuhdi Abrar, mengatakan kondisi kabut asap di wilayahnya cukup mengkhawatirkan.
“Kami sangat menyayangkan, padahal kondisi di sini sangat parah. Bahkan aktivitas belajar mengajar di pondok juga rencana akan diliburkan,” ungkapnya.
Sementara itu, aktivis HMI Kotim, Burhannurohman, turut mempertanyakan gambaran kondisi Kalteng yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
Ia menilai kondisi masyarakat di daerah terdampak perlu menjadi dasar dalam melihat persoalan karhutla, bukan hanya aktivitas yang masih terlihat di permukaan.
Sorotan tersebut muncul setelah Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, Suharyanto menyebut aktivitas masyarakat di Kalteng masih berjalan, termasuk lalu lintas, toko dan rumah makan, meskipun asap di sejumlah wilayah masih cukup tebal.
Di sisi lain, data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP dan NOAA-20 mencatat 643 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalteng hingga 22 September 2026 pukul 21.20 WIB.
Zaman menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kita tidak sedang menghadapi persoalan kecil. Kalau asap semakin pekat, jarak pandang semakin pendek dan masyarakat mulai mengurangi aktivitas, maka pemerintah harus melihat ini sebagai persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat penanganan karhutla melalui pemadaman darat, patroli, operasi udara, water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca sesuai kondisi di lapangan.
“Kalau api terus menyala dan asap terus diproduksi, masyarakat akan terus menjadi korban. Jangan menunggu sampai kondisi semakin parah baru kita bergerak lebih besar,” katanya.
Menurut Zaman, persoalan karhutla tidak cukup diukur dari apakah masyarakat masih beraktivitas atau tidak. Dampaknya harus dilihat dari kesehatan, produktivitas, pendidikan, pendapatan masyarakat dan perputaran ekonomi.
“Jangan ukur dampak karhutla hanya dari masih adanya orang yang keluar rumah. Ukur dari seberapa produktif mereka, seberapa sehat mereka, seberapa besar omzet pedagang turun, dan seberapa berat beban ekonomi yang mereka tanggung,” pungkasnya. (f1/sb)
