Lewati ke konten utama
Pemkab Katingan

Firdaus Bantah Tuduhan Perselingkuhan, Wabup Katingan Pertimbangkan Langkah Hukum

Redaksi 03-11-2026, 10:06 WIB 2 menit baca
Wakil Bupati Katingan, Firdaus memberikan klarifikasi tentang isu dirinya. (FOTO:ISTIMEWA)
Wakil Bupati Katingan, Firdaus memberikan klarifikasi tentang isu dirinya. (FOTO:ISTIMEWA)

SB, KASONGAN – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, angkat bicara menyusul beredarnya unggahan di media sosial yang mengaitkan dirinya dengan dugaan perselingkuhan dan persoalan tanggung jawab terhadap anak. Ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebut informasi yang beredar tidak benar serta merugikan nama baik dirinya dan keluarga.

Klarifikasi itu disampaikan Firdaus dalam pertemuan di Ruang Rapat Bupati Katingan, Senin (2/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Sekretaris Daerah Katingan Christian Rain, Ketua MUI Katingan H. Al Mujahidin, Ketua FKUB Katingan Edi Rahmat Sosiawan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Firdaus menjelaskan, klarifikasi tersebut dilakukan menyusul unggahan salah satu akun TikTok pada 23 Oktober 2026 yang memuat sejumlah tuduhan terhadap dirinya. Ia menilai informasi tersebut perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Bahwa informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks), tidak berdasar, dan merupakan fitnah yang mencemarkan nama baik saya secara pribadi maupun institusi jabatan sebagai Wakil Bupati Katingan,” tegas Firdaus dalam pernyataan klarifikasinya.

Ia menegaskan, persoalan yang menyangkut nama baik seseorang semestinya tidak disimpulkan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, setiap tuduhan perlu didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Firdaus juga menyatakan menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta hak media untuk menjalankan fungsi pemberitaan. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut perlu disertai tanggung jawab, terutama dalam memastikan kebenaran informasi sebelum disebarluaskan kepada publik.

“Sebagai pejabat publik, saya memahami bahwa kritik dan sorotan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan. Namun, setiap persoalan harus disikapi secara proporsional dengan tetap menghormati hak dan kehormatan semua pihak,” demikian penegasan yang disampaikannya.

Menurut Firdaus, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi memicu kesalahpahaman, membentuk opini yang tidak tepat, serta berdampak terhadap pihak-pihak yang dikaitkan dalam persoalan tersebut. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mempercayai maupun menyebarkan kembali informasi yang belum jelas kebenarannya.

Terkait persoalan ini, Firdaus mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja menyebarkan informasi yang dinilainya tidak benar.

“Kami sedang mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong ini,” ujarnya.

Ia juga mempersilakan siapa pun yang memiliki informasi atau bukti berkaitan dengan persoalan tersebut untuk menyampaikannya melalui mekanisme yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, persoalan dapat ditangani secara semestinya tanpa berkembang menjadi penghakiman di ruang publik.

Di sisi lain, Firdaus menegaskan bahwa dirinya berupaya menjaga nilai moral, integritas, dan tanggung jawab, baik dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati Katingan maupun dalam kehidupan keluarga. Ia berharap masyarakat dapat menyikapi persoalan tersebut secara bijak sambil memberikan ruang bagi proses klarifikasi dan penanganan sesuai aturan.

Menutup pernyataannya, Firdaus mengajak masyarakat Katingan untuk tetap tenang, menjaga kerukunan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan maupun informasi yang beredar tidak sampai mengganggu persatuan dan kondusivitas daerah.

Ia memastikan tanggung jawab pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian. Menurutnya, kepercayaan masyarakat dan stabilitas daerah perlu dijaga bersama di tengah beredarnya berbagai informasi di ruang digital. (sb/*)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard