Wabup Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Bahas Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR
SB, KUALA KAPUAS – Wakil Bupati Kapuas, Dodo, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Selasa (3/11/2026).
Rakor yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Wabup Dodo mengikuti kegiatan dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, didampingi Plt. Asisten I Budi Kurniawan serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Selain membahas strategi pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program pertanahan dan perumahan, khususnya kemudahan memperoleh sertifikat tanah secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas mendukung upaya pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap program yang dapat meningkatkan kesejahteraan.
“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi dan langkah konkret dari seluruh pihak. Di sisi lain, kemudahan memperoleh sertifikat tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi hal penting karena berkaitan dengan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar kebijakan dan program pemerintah pusat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kapuas.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemkab Kapuas berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, baik dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat maupun mendukung program perumahan serta pertanahan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (f4)
