Efesiensi Anggaran, Pemkab Kotim Tunggu Instruksi Pusat Penggunaan DAK dan DAU

SB, SAMPIT - Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim, Mentana Dhinar Tistama, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan pimpinan terkait dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

"Saat ini, kami masih menunggu arahan pimpinan terkait efisiensi anggaran dari pusat. Untuk sementara, kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) masih dipending," kata Mentana Dhinar, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, ada beberapa kegiatan strategis yang didanai melalui DAK, dengan setidaknya tiga paket proyek yang sudah melewati tahap lelang.

Namun, proyek-proyek tersebut belum bisa dikontrakkan akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

"Saat ini masih ada rapat terkait anggaran tersebut. Jika terjadi pemotongan di SDABMBKPRKP, kami akan mencari alternatif pendanaan lain untuk memastikan kegiatan strategis tetap berjalan.

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga pemeliharaan rutin agar tetap berlanjut.

Dinas SDABMBKPRKP berharap ada kejelasan dari pemerintah pusat mengenai kebijakan efisiensi ini agar dampaknya terhadap pembangunan di Kotim bisa segera diatasi.

"Kami harapnya ada kepastian biar kita atur langkah selanjutnya untuk infrastruktur kita," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2025 oleh pemerintahan pusat berdampak pada pengurangan anggaran APBD Kotawaringin Timur (Kotim) sebesar Rp 141 miliar lebih.

Bupati Kotim Halikinnor menyatakan bahwa pemotongan ini akan berdampak pada berbagai program daerah, sehingga diperlukan penyesuaian agar anggaran tetap tepat sasaran.

"Salah satu sektor yang tetap menjadi prioritas adalah infrastruktur, terutama di daerah yang sangat membutuhkan pembangunan, begitu pula gaji pegawai karena itu juga merupakan hak mereka," kata Halikinnor. (f1/sb)