Warga Desa Camba Kecewa, Pokir DPRD Dinilai Tak Sentuh Pembangunan Desa, Ini Tanggapan Mariani
SB, SAMPIT – Warga Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyuarakan kekecewaan terhadap distribusi dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kotim Dapil IV, Mariani, yang dinilai belum menyentuh wilayah mereka.
Padahal, dana pokir yang disalurkan melalui hasil reses dewan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar pembangunan masyarakat, khususnya di pedesaan.
“Selama ini kami jarang sekali merasakan manfaat dari pokir DPRD. Harusnya aspirasi masyarakat desa juga bisa diwujudkan, bukan hanya terfokus di wilayah kota,” kata Donny Damara, tokoh masyarakat Desa Camba, Senin (1/9/2025).
Donny menyebut, berdasarkan pengamatannya, pokir justru direalisasikan di desa tetangga yakni Desa Kandan, meski kondisi infrastruktur di sana masih tergolong layak. Sementara, jalan dan drainase di Desa Camba justru lebih membutuhkan perhatian.
Ia menilai, ketimpangan ini berpotensi memperlebar ketertinggalan desa dari segi pembangunan dasar seperti jalan, drainase, hingga sarana air bersih.
Kekecewaan warga kian mendalam setelah beredar kabar bahwa Mariani menyebut Desa Camba tidak menjadi prioritas karena bukan lumbung suaranya.
“Sebagai wakil rakyat, seharusnya dewan bisa memberi contoh dan menyejukkan suasana. Bukan malah mengeluarkan ucapan yang tidak sepatutnya. Pokir itu hak rakyat, bukan milik pribadi,” tegas Donny.
Ia berharap, ke depan DPRD dan pemerintah daerah dapat lebih peka terhadap pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat desa juga merasakan hasil pembangunan daerah secara adil.
“Kami tidak meminta berlebihan. Kami hanya ingin desa juga diperhatikan, jangan sampai cuma jadi penonton,” ucapnya.
Pemerintah Desa Camba sendiri dikabarkan telah mengusulkan sejumlah prioritas pembangunan melalui Musrenbang, agar bisa masuk dalam agenda pokir DPRD tahun mendatang.
Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPRD Kotim, Mariani menjelaskan bahwa alokasi pokir dilakukan berdasarkan hasil reses dan skala prioritas pembangunan daerah.
“Pokir bukan sekadar janji, tapi harus selaras dengan program prioritas pemerintah daerah. Kami ingin apa yang diusulkan bisa tepat sasaran dan dirasakan masyarakat. Mungkin nanti bergantian,” ujar Mariani.
Ia menegaskan, pihaknya tetap menampung seluruh aspirasi masyarakat, namun realisasi program tetap mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak di lapangan. (f1/sb)
