OJK dan TPAKD Sukamara Dorong Penguatan Inklusi Keuangan Desa di Sungai Bundung
SB, SUKAMARA – Dalam upaya memperkuat pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sukamara menyelenggarakan kegiatan Pasca Inkubasi Desa EKI di Desa Sungai Bundung, Kabupaten Sukamara.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat desa, perwakilan masyarakat, PT BPD Kalimantan Tengah Kantor Cabang Sukamara, BPR Artha Sukamara, hingga BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun.
Kepala Desa Sungai Bundung, Ahmad Saini, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas berlanjutnya program Inkubasi Desa EKI yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
“Melalui program ini, masyarakat kami tidak hanya mendapatkan akses layanan keuangan, tetapi juga dukungan dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Kami berharap langkah ini terus diperkuat agar desa semakin mandiri dan produktif,” ujar Ahmad.
Sementara itu, Deputi Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada, yang hadir mewakili Kepala OJK Kalteng, menegaskan pentingnya keberlanjutan program pasca inkubasi demi terbangunnya ekosistem inklusi keuangan yang kokoh di desa.
“Program ini tidak berhenti pada tahap inkubasi saja, tetapi harus terus didorong agar mampu memberikan manfaat jangka panjang. OJK berkomitmen mendukung penguatan kapasitas desa agar bisa memanfaatkan akses keuangan secara produktif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Sukamara, yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yofi Yudistira, juga menyatakan dukungan penuh terhadap program inklusi keuangan di desa.
“Program ini sejalan dengan strategi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Akses keuangan yang lebih mudah akan membuka peluang usaha baru dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa,” kata Yofi.
Kegiatan dikemas dalam bentuk diskusi dan dengar pendapat antara masyarakat dan para pemangku kepentingan. Salah satu topik utama yang mencuat adalah kebutuhan kelompok usaha perikanan terhadap akses produk keuangan yang sesuai dengan siklus produksi serta dukungan pemasaran hasil perikanan ke pasar yang lebih luas dan berdaya saing.
Melalui kegiatan ini, OJK, TPAKD, dan mitra strategis berharap dapat memperkuat peran inklusi keuangan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Langkah ini diharapkan tak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha produktif yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat daerah. (sb)
