Masuknya Investor di Sampit Dongkrak Harga Tanah, DPMPTSP Minta Inventarisasi Lahan
SB, SAMPIT – Masuknya calon investor ke Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendorong lonjakan harga tanah di wilayah tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu konflik antarwarga terkait kepemilikan lahan.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kotim, Diana Setiawan, meminta pemerintah kecamatan dan desa segera melakukan inventarisasi tanah secara menyeluruh.
“Kalau investor masuk, harga tanah pasti naik. Karena itu, kepala desa dan camat harus mendata siapa pemilik tanah, berapa luasnya, serta dokumen kepemilikannya, apakah SKT atau sertifikat,” ujar Diana saat ditemui pada Selasa (21/10/2025).
Ia menegaskan, langkah inventarisasi ini sangat penting untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang. “Kalau tidak dilakukan sejak awal, bisa menimbulkan masalah. Cukup bentuk tim inventarisasi tanah agar semuanya jelas,” tambahnya.
Diana mencontohkan, sejumlah wilayah di bagian tengah dan utara Kotim sebelumnya mengalami konflik lahan karena lemahnya pendataan sejak awal. “Jangan sampai setelah investor masuk baru terjadi keributan, itu yang kerap terjadi,” ujarnya mengingatkan.
Lebih lanjut, Diana mengungkapkan saat ini terdapat tiga calon investor yang menyatakan minat untuk menanamkan modal di Kotim. Dua di antaranya bergerak di sektor pertambangan bauksit di wilayah Genepo, sementara satu investor lainnya berencana mengembangkan kawasan industri terpadu dalam skala besar.
“Kawasan industri itu nantinya akan mencakup fasilitas pengolahan bauksit, batu bara, hotel, serta distrik khusus. Namun saat ini mereka masih dalam tahap penelitian lahan,” jelasnya.
Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat baru akan dilakukan jika lokasi investasi telah dipastikan. “Sosialisasi dilakukan jika mereka sudah menyatakan kepastian berinvestasi. Sekarang mereka masih dalam tahap studi,” tegasnya.
Diana berharap kehadiran investor dapat membawa dampak positif bagi daerah, khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. (f1/sb)
