Lewati ke konten utama
DPRD Kotawaringin Timur

Ketua DPRD Kotim Apresiasi Reses Teras Narang, Dorong Tindak Lanjut Aspirasi Infrastruktur

Redaksi 28-02-2026, 03:26 WIB 1 menit baca
Ketua DPRD Kotim, Rimbun ketika menerima kunjungan anggota DPD RI Agustin Teras Narang. (FOTO:SEPUTRA BORNEO)
Ketua DPRD Kotim, Rimbun ketika menerima kunjungan anggota DPD RI Agustin Teras Narang. (FOTO:SEPUTRA BORNEO)

SB, SAMPIT - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mengapresiasi kunjungan reses anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, yang berdialog langsung dengan jajaran DPRD dan sejumlah instansi di Kotim, Sabtu (28/2/2026).

Menurut Rimbun, kehadiran Teras Narang menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat secara langsung ke tingkat pusat.

“Jadi hari ini kami sangat istimewa sekali, karena salah satu anggota DPD RI dan juga bapak kita, tokoh kita, Bapak Dr. Agustin Teras Narang menyiapkan waktu untuk reses,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi dengan mengunjungi sejumlah instansi, termasuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), sebelum melanjutkan diskusi bersama DPRD Kotim.

“Kita sama-sama berdiskusi dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan warga masyarakat. Disampaikan langsung, dan kita juga mendapatkan solusi serta jawaban,” katanya.

Rimbun menegaskan, berbagai aspirasi yang dihimpun akan segera ditindaklanjuti melalui konsultasi ke tingkat pusat, baik melalui DPD RI maupun DPR RI perwakilan Kalimantan Tengah.

Terkait harapan pembangunan di Kotim, ia menekankan pentingnya realisasi usulan, khususnya di sektor infrastruktur.

“Pasti kita sangat merindukan dan menginginkan tindak lanjut agar aspirasi ini bisa terakomodir. Salah satunya infrastruktur yang memang perlu kita selesaikan,” tegasnya.

Rimbun mengungkapkan, salah satu kendala utama pembangunan infrastruktur di Kotim adalah persoalan kawasan hutan yang masih menjadi hambatan administratif.

“Kendalanya banyak terkait kawasan hutan. Ini nanti kami minta rekomendasi dari Pak Gubernur dan juga perwakilan kita, baik DPD maupun DPR RI, agar infrastruktur yang terkendala bisa dilepaskan oleh Kehutanan atau Dirjen terkait,” tutupnya. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard