Krisis Sanitasi Sekolah di Kotim Disorot DPRD, 342 Siswa Berbagi Satu Toilet
SB, SAMPIT – Kondisi memprihatinkan dunia pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur kembali mencuat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (DPRD Kotim) menyoroti krisis fasilitas sanitasi di sejumlah sekolah yang dinilai sudah jauh dari standar kelayakan.
Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Langkap, mengungkap temuan mengejutkan saat menjalani agenda reses. Ia menemukan sebuah sekolah dasar dengan 342 siswa hanya memiliki satu kamar mandi.
“Ada sekolah dasar dengan jumlah siswa sampai 342 orang, tapi kamar mandi hanya satu. Ini tentu tidak memadai,” tegasnya, Selasa.
Menurut Langkap, rasio tersebut sudah sangat tidak ideal. Berdasarkan standar layanan sanitasi sekolah, seharusnya satu toilet digunakan oleh 16 hingga 20 siswa.
Dengan kondisi yang ada, satu fasilitas sanitasi harus menanggung beban hingga belasan kali lipat dari kapasitas normal. Situasi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan belajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan di lingkungan sekolah.
“Ini bukan sekadar soal kenyamanan, tapi juga menyangkut kesehatan anak-anak kita,” ujarnya, mengingatkan.
Tak hanya soal sanitasi, DPRD juga menerima banyak laporan terkait kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan. Sejumlah ruang kelas dilaporkan mengalami atap bocor saat hujan, plafon yang nyaris runtuh, serta struktur bangunan yang mulai rapuh.
Kondisi ini dinilai berbahaya dan dapat mengancam keselamatan siswa serta tenaga pengajar dalam proses belajar mengajar.
“Ini adalah pengaduan nyata dari masyarakat, khususnya di daerah pemilihan kami,” tambah
Hasil reses menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan utama masyarakat, selain infrastruktur jalan.
Beberapa data usulan yang dihimpun antara lain Kecamatan Kota Besi ada 65 usulan warga dan Kecamatan Cempaga ada 34 usulan mendesak
Keluhan serupa juga datang dari Kecamatan Telawang dan Kecamatan Cempaga Hulu, terutama terkait perbaikan fasilitas publik yang dinilai belum merata.
Seluruh aspirasi tersebut telah didokumentasikan secara resmi untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Selain pendidikan, Langkap juga mengkritik pelaksanaan proyek penimbunan jalan yang dilakukan pada akhir tahun lalu. Menurutnya, pengerjaan di musim hujan justru memperburuk kondisi jalan.
Alih-alih memperbaiki akses, proyek tersebut malah menyebabkan jalan menjadi lebih berlumpur dan sulit dilalui warga.
Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi perencanaan proyek secara menyeluruh, terutama terkait penjadwalan pekerjaan agar tidak merugikan masyarakat.
Langkap berharap berbagai temuan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur dasar.
“Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Harapannya tentu agar kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar tercapai,” pungkasnya. (sb/*)
