Hibah KONI Belum Jelas, DPRD Kotim Desak Dispora Segera Buka Kepastian
SB, SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang Siswanto, mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat segera menyampaikan kepastian terkait anggaran hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan seluruh cabang olahraga (cabor).
Desakan tersebut muncul menyusul belum adanya informasi resmi yang diterima DPRD terkait hasil koordinasi Dispora dengan instansi teknis, seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Biro Hukum Provinsi.
Dadang mengungkapkan, hingga kini Komisi III masih menunggu laporan resmi dari Dispora mengenai kejelasan mekanisme dan realisasi anggaran hibah tersebut. Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan insan olahraga.
“Koordinasi memang sudah dilakukan, tetapi kami belum menerima informasi resminya. Harapan kami, apa pun hasilnya harus disampaikan secara terbuka. Kalau memang belum ada, sampaikan juga, jangan sampai KONI dan cabor digantung seperti sekarang,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Ia menegaskan, kehati-hatian Dispora dalam mengelola dana hibah patut diapresiasi, terutama untuk menghindari potensi pelanggaran hukum. Namun, menurutnya, prinsip transparansi tetap harus dikedepankan agar semua pihak dapat mengambil langkah yang tepat.
“Semua sepakat harus hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan dalam proses penganggaran atau pelaksanaan. Tapi di sisi lain, komunikasi harus jelas dan terbuka,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi III bersama pemerintah daerah telah mendorong Dispora untuk melakukan koordinasi dengan BPKD dan Biro Hukum Provinsi guna memastikan mekanisme penganggaran sesuai aturan. Namun hingga saat ini, hasil koordinasi tersebut belum disampaikan kepada DPRD.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Banyak cabor kini berada dalam ketidakpastian, terutama dalam menyusun program dan melakukan seleksi atlet.
“Mayoritas cabor saat ini galau, karena belum ada kepastian apakah mereka akan ikut atau tidak. Sementara waktu pendaftaran Porprov sudah semakin dekat,” ungkap Dadang.
Ia juga menyoroti minimnya komunikasi resmi dari KONI kepada cabor terkait kepastian anggaran. Meski sejumlah cabor sudah mulai melakukan seleksi atlet, keterbatasan biaya menjadi kendala utama.
“Cabor sudah bergerak, tapi mereka bingung soal pembiayaan. Ada yang butuh event seleksi, ada juga yang punya mekanisme masing-masing. Ini yang harus segera dijawab,” jelasnya.
Terkait besaran anggaran, Dadang mengungkapkan bahwa dalam pembahasan awal, dana hibah untuk KONI hanya diusulkan sebesar Rp750 juta. Namun setelah mendapat dorongan dari Komisi III, anggaran tersebut disepakati meningkat menjadi Rp3 miliar.
“Awalnya Rp750 juta, lalu kita dorong hingga akhirnya disetujui Rp3 miliar oleh kepala daerah saat itu. Tapi sekarang justru muncul keraguan dari Dispora, sehingga perlu kejelasan,” katanya.
Ia menegaskan, keputusan kini berada di tangan Dispora. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Dispora tidak ragu menyampaikan kondisi riil, baik mampu merealisasikan anggaran maupun tidak.
“Dispora harus tegas dan terbuka. Mampu atau tidak, sampaikan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi, supaya KONI bisa meneruskan informasi itu ke cabor,” tegasnya.
Dadang berharap dalam waktu dekat Dispora dapat memberikan kepastian resmi, sehingga langkah strategis bisa segera diambil dan persiapan Porprov tidak terganggu. (f1/sb)
