Pertamina Pangkas Pasokan, Diduga Jadi Pemicu Krisis BBM di Palangka Raya
SB, PALANGKA RAYA - Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya akhirnya menemukan titik terang. Ini terungkap di Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Palangka Raya, PT Pertamina Patra Niaga, aparat kepolisian, kejaksaan, serta pengelola SPBU pada Jumat (8/5/2026) malam.
Dalam rapat tersebut terungkap, pasokan BBM ke Palangka Raya ternyata dipangkas drastis. Yaitu distribusi BBM yang biasanya berada di kisaran 190 hingga 200 kiloliter (KL) per hari mendadak turun menjadi hanya 150 KL per hari pada periode 1-5 Mei 2026. Artinya, terjadi pengurangan suplai sekitar 40 hingga 50 KL per hari dari kebutuhan normal kota.
Pemangkasan pasokan itu diduga menjadi penyebab utama terjadinya kelangkaan BBM dan antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat di hampir seluruh SPBU di Palangka Raya selama sepekan terakhir.
Situasi bahkan sempat memicu kepanikan masyarakat karena sejumlah SPBU mengalami kekosongan stok lebih cepat dari biasanya. Warga terpaksa mengantre selama berjam-jam sejak pagi hingga malam hari demi mendapatkan BBM, terutama jenis Pertalite, Pertamax dan Solar subsidi.
Meski dalam dua hari terakhir pasokan mulai dinaikkan menjadi sekitar 170 KL per hari, angka tersebut dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat yang mencapai sekitar 205 KL per hari.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, secara langsung menyampaikan keberatannya atas pengurangan kuota tersebut. Ia menilai kebijakan penurunan pasokan sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian kota.
“Kalau bisa ditambah, jangan hanya saat darurat. Normalnya Palangka Raya butuh 205 KL. Awal Mei kita hanya dapat 150 KL, lalu dua hari terakhir 170 KL,” ujar Fairid dalam rapat koordinasi.
Menurutnya, kebutuhan BBM di Palangka Raya terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan dan aktivitas distribusi barang. Karena itu, pengurangan suplai tanpa penyesuaian kebutuhan dinilai berpotensi memicu krisis di lapangan.
Sorotan paling tajam datang dari Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Yunardi. Dalam forum tersebut, ia mempertanyakan alasan di balik turunnya distribusi BBM yang selama ini berjalan normal.
“Normalnya di angka 200 KL, tapi yang terjadi justru penurunan suplai,” tegas Yunardi.
Pernyataan itu memunculkan dugaan kuat bahwa kebijakan distribusi dari Pertamina menjadi faktor utama kelangkaan BBM yang terjadi di Palangka Raya. Pasalnya, antrean panjang mulai terjadi bersamaan dengan turunnya kuota distribusi pada awal Mei.
Rapat koordinasi berlangsung cukup serius karena dihadiri pula unsur kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa distribusi BBM harus kembali dinormalkan agar kondisi di lapangan segera stabil.
Aparat penegak hukum juga memberikan peringatan keras bahwa mereka siap melakukan penyelidikan apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam tata kelola distribusi BBM, termasuk kemungkinan penyimpangan penyaluran atau kebijakan yang merugikan masyarakat.
Sejumlah pengelola SPBU dalam rapat itu juga mengeluhkan cepat habisnya stok akibat pasokan yang berkurang. Mereka mengaku kesulitan mengendalikan antrean karena jumlah BBM yang diterima tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat.
Kelangkaan BBM tersebut bukan hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga dirasakan sektor transportasi, pelaku usaha, hingga distribusi logistik. Banyak warga mengaku harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain karena stok BBM kosong lebih cepat dari biasanya.
Kini masyarakat menunggu langkah konkret dari PT Pertamina Patra Niaga untuk mengembalikan pasokan BBM ke kondisi normal. Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan persoalan ini tidak boleh kembali terulang karena menyangkut kebutuhan vital masyarakat luas dan stabilitas aktivitas ekonomi daerah. (sb/*)
